MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara bersama setelah kejadian kebakaran meluas di sejumlah kabupaten. Pemprov juga mengusulkan penguatan koordinasi dan pembentukan satuan tugas (satgas) bersama untuk mempercepat respons di lapangan.
“Harus bersama-sama menangani hal ini. Keadaan cukup genting menuntut perhatian semua. Harus keroyok ini secara extraordinary, secara bersama-sama, dan dalam waktu yang singkat-singkatnya,” ujar Plh Sekda Papua Barat Abdul Latief Suaeri dalam rapat penanganan karhutla di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (24/8/2026).
Latief mengatakan penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kabupaten. Keterbatasan personel Dinas Kehutanan dan BPBD di hampir seluruh kabupaten menjadi salah satu kendala di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Papua Barat Jemy Pigome memaparkan karhutla telah terjadi sejak Juni 2026 dan meningkat hingga Agustus. Pada Juni-Juli, kebakaran terkonsentrasi di Kabupaten Fakfak, khususnya Distrik Bomberai dan Tomage.
Jemy mencatat kebakaran di Fakfak terjadi di 11 kampung dengan estimasi luas lahan terbakar sekitar 75 hektare. Kondisi meningkat pada 11 Agustus 2026 saat kebakaran skala besar terjadi di Distrik Bintuni, termasuk Sehingga dan Sumuri, dengan estimasi luas terdampak sekitar 1.000 hektare.
Karhutla juga dilaporkan terjadi di Distrik Babo dan Sumuri. Selanjutnya, pada 17-22 Agustus 2026, kebakaran meluas ke Kabupaten Manokwari Selatan, termasuk Ransiki dan Momiwaren.
“Terjadi empat kejadian dalam enam hari, termasuk kejadian terpisah pada tanggal yang sama, 21 Agustus,” kata Jemy.
Jemy menyebut penanganan karhutla masih terkendala armada dan peralatan pemadam. Dalam sejumlah kondisi, petugas hanya didukung 1 unit kendaraan dan 1 kendaraan suplai air.
Peralatan pemadam portabel juga terbatas sehingga sebagian penanganan dilakukan secara manual. Masyarakat turut membantu petugas menangani kebakaran di sejumlah lokasi.
Selain sarana, koordinasi dan alur pelaporan juga menjadi kendala. Kabupaten Fakfak menjadi daerah yang telah membentuk struktur penanganan karhutla sejak 30 Juli 2026.
“Deteksi dini sebagian besar masih melalui laporan masyarakat dan media sosial. Ini menyebabkan informasi belum diterima secara cepat,” jelas Jemy.
Laporan dari sejumlah kabupaten juga belum seluruhnya diteruskan kepada Pemprov Papua Barat. Kondisi tersebut berdampak pada proses pelaporan kejadian karhutla ke tingkat pusat.
Akses menuju lokasi kebakaran turut menjadi kendala dalam penanganan. Sejumlah titik berada di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau kendaraan dan peralatan pemadam.
Asisten III Setda Papua Barat Otto Parorongan menekankan perlunya pembenahan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Setiap kejadian karhutla dinilai perlu segera dilaporkan agar penanganannya dapat disesuaikan dengan tingkat eskalasi.
Pertemuan tersebut juga membahas rencana penempatan water bombing (waterbow) di Babo. Penempatan fasilitas tersebut ditujukan untuk memperkuat respons terhadap karhutla di wilayah tersebut.
Otto mengatakan Babo dinilai strategis karena memiliki objek vital dan dukungan operasional yang dapat dikelola bersama. Namun, lokasi pangkalan masih perlu dikaji agar penempatan waterbow efektif menjangkau wilayah rawan kebakaran.
“BNPB pusat dapat diberikan masukan untuk penempatan barang. Perlu juga dikaji pangkalan yang paling ideal, termasuk kemungkinan penempatan waterbow tambahan yang dekat dengan wilayah operasional,” ucapnya.
Pemprov Papua Barat selanjutnya mendorong percepatan sistem pelaporan dan peningkatan deteksi dini karhutla. Pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan pemerintah pusat diminta terlibat dalam pola penanganan yang terpadu. (LP14/red)
