Kejati Papua Barat Pastikan Kasus Dugaan Korupsi Huntara Lanjut ke Persidangan

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Syafiruddin, menegaskan kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di kawasan Susweni, Distrik Manokwari Timur, tetap sampai ke meja persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat.

“Kasus Huntara tetap dinaikkan, tetap lanjut sampai persidangan. Proses penanganan sudah tidak ada kendala, kemarin memang sempat terbentur dengan permintaan keterangan ahli, cuma itu saja. Secepatnya ditetapkan tersangka dan dinaikkan ke pengadilan,” kata Syafiruddin saat ditemui Linkpapua.com, Senin (19/7/2021).

Baca juga:  Wahyu Rizqi Setyawan Resmi Pimpin BAKORDA FOKUS MAKER Papua Barat

Terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari, I Made Pasek Budiawan, mengaku bahwa pihaknya sedang mempersiapkan ahli konstruksi bangunan guna menghitung selisih volume konstruksi untuk kepentingan audit kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.

“Sebenarnya kerugian negara dalam proyek pembangunan itu sudah ada, tetapi auditor BPK meminta perhitungan ahli konstruksi bangunan dan kita sudah koordinasikan itu,” ujar Budiawan. “Intinya, penanganan kasus pembangunan Huntara prosesnya masih berlanjut. Tidak akan dihentikan,” katanya lagi.

Baca juga:  Calon Taruna-Taruni Akpol Papua Barat Mulai Jalani Tes Kesehatan Hari ini

Perlu diketahui, penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Huntara telah dibuka kembali sejak Jumat 9 Oktober 2020. Kasus kembali dibuka lantaran tak ada penyelesaian pekerjaan dari pihak ketiga atau kontraktor pelaksana maupun rekanan.

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan Kejari Manokwari, sedikitnya ada 11 kontraktor yang terlibat dalam pembangunan Huntara senilai Rp5 miliar itu, dengan klasifikasi pekerjaan berbeda-beda.

Padahal, sesuai aturan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) APBD 2016 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manokwari, proyek pembangunan Huntara harusnya dikerjakan oleh satu pihak saja.

Baca juga:  PWI-Kementerian BUMN Gelar Kompetisi Jurnalistik Peserta UKW

Huntara dibangun berdasarkan inisiatif BPBD karena permukiman warga di Kompleks Borobudur, Distrik Manokwari Barat, rusak berat akibat kebakaran yang terjadi pada 16 Juni 2016 silam.

Kebakaran tersebut mengakibatkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Meski tak ada korban jiwa, kerugian materiel ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Sayang, Huntara yang bangunannya terdiri dari 20 ruang, satu dapur umum, dan satu tempat penyimpanan bahan makanan, tak kunjung rampung dan menjadi temuan. (LP7/Red)

Latest articles

Bupati Ungkap Paradoks Migas di Teluk Bintuni, Desak Realisasi PI 10...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengungkap paradoks sektor migas yang menjadi motor utama perekonomian daerah, tetapi belum sepenuhnya memperkuat fiskal dan...

More like this

Lewat Duta Muda EduTour, BPJS Kesehatan Perkuat Literasi JKN di Kalangan Pelajar

MANOKWARI, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan Cabang Manokwari memperkuat literasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)...

PI 10 Persen Tak Kunjung Cair, Gubernur Papua Barat Desak Pemerintah Pusat Percepat Hak Migas Daerah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendesak pemerintah pusat mempercepat realisasi participating...

Waktu Makin Sempit, Wagub Papua Barat Minta OPD Gercep Tindak Lanjuti Perubahan APBD

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani meminta organisasi perangkat daerah...