MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengakui tingkat kemiskinan di wilayahnya masih menjadi yang tertinggi ketiga secara nasional. Sementara itu, realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem pada semester I 2026 baru mencapai 12 persen.
“Tingkat kemiskinan Papua Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga secara nasional,” ujar Asisten I Setda Papua Barat Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otonomi Khusus (Otsus), Syors Alberth Ortisanz Marani, saat mewakili gubernur dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah se-Papua Barat di Hotel Viita Sowi, Manokwari, Selasa (15/9/2026).
Berdasarkan data BPS per September 2025, tingkat kemiskinan Papua Barat tercatat 18,68 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 98,46 ribu jiwa. Meski angka tersebut membaik dibandingkan periode sebelumnya, Papua Barat masih berada dalam jajaran provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Kondisi ini harus menjadi cambuk bagi kita semua, bukan untuk berkecil hati, melainkan untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih terkoordinasi,” katanya.
Syors menyebut penanggulangan kemiskinan tidak bisa mengandalkan program dalam satu tahun anggaran. Pemerintah membutuhkan kebijakan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan lintas tahun serta lintas sektor.
Pemprov Papua Barat menyiapkan sejumlah program untuk menekan angka kemiskinan, yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif. Program tersebut diarahkan pada peningkatan akses layanan kesehatan, pemberian bantuan dan beasiswa pendidikan, serta penguatan UMKM dan potensi ekonomi lokal.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi persoalan dari sisi penyerapan anggaran. Realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem pada semester I 2026 baru mencapai 12 persen dari total pagu yang tersedia.
“Dari total pagu anggaran yang tersedia, realisasi yang tercapai pada semester satu tahun 2026 baru berkisar 12 persen,” ungkapnya.
Syors meminta seluruh perangkat daerah bersama jajaran Bappeda mengevaluasi rendahnya realisasi tersebut. Dia mendorong percepatan pelaksanaan program agar anggaran yang tersedia benar-benar berdampak terhadap pengurangan kemiskinan.
Rapat koordinasi itu juga membahas strategi penanggulangan kemiskinan Papua Barat untuk 2027. Pemerintah mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam menentukan sasaran program.
Selain itu, Pemprov Papua Barat membahas strategi daerah untuk memperoleh dana insentif daerah melalui percepatan penanggulangan kemiskinan. Forum menghadirkan narasumber dari Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Jawa Barat, BPS Papua Barat, dan BI Perwakilan Papua Barat.
Pengalaman Jawa Barat dalam membangun kolaborasi multipihak menjadi salah satu bahan pembelajaran dalam forum tersebut. Syors meminta pembahasan program, kegiatan dan subkegiatan penanggulangan kemiskinan antara Bappeda provinsi dan Bappeda kabupaten dilakukan secara serius.
“Di sanalah dokumen perencanaan kita akan benar-benar disusun bersama antara Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten se-Papua Barat,” ucapnya. (LP14/red)
