Kendalikan Inflasi, Pemprov Papua Barat Targetkan 10 Kali GPM Tahun ini

Published on

MANOKWARI,Linkpapua.com – Pemprov Papua Barat berupaya mengendalikan inflasi yang melesat hingga 4,86 per Mei 2024. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggenjot Gerakan Pangan Murah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat Lasarus Ullo mengatakan, pihaknya menargetkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dilakukan sebanyak 10 kali tahun ini.

“Saya mengajar kepada semua pihak tidak hanya pemerintah untuk kita sama-sama menekan angka inflasi agar di 2025 inflasi di Papua Barat bisa menurun. Kita juga belum terlepas dari stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujar Lasarus, Sabtu (22/6/2024).

Baca juga:  DPMK Papua Barat Dorong Pengolahan Sampah Jadi Kompos, Tekan Kabut Asap

Lasarus menyampaikan, pihaknya mendapatkan dana sokongan sebesar Rp2 miliar untuk GPM. Dana ini terbagi untuk beberapa kegiatan seperti pangan murah dan B2SA.

“Dinas ketahanan pangan telah membuat kegiatan pangan murah sebanyak 8 kali di 2024 sementara yang telah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Tujuh Kabupaten di Papua Barat masing-masing juga membuat kegiatan pangan murah sebanyak 2 kali,” ujarnya.

Baca juga:  IPM Papua Barat Ketiga Terbawah Nasional, Lakotani Heran Kalah dari Provinsi Baru

Lasarus melaporkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni 2 tahun berturut-turut menolak pelaksanaan GPM. Sehingga diputuskan jatah Teluk Bintuni dialihkan ke Papua Barat.

“Jatah 2 kali untuk Teluk Bintuni dialihkan ke Papua Barat sehingga totalnya 10 kali di 2024 sehingga masih kurang 4 kali,” jelas Lasarus.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Serahkan DPA 2026 Senilai Rp4,45 Triliun

Lasarus juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah bekerja sama mengadakan GPM sebanyak 2 kali. Terhitung pertama di halaman kantor Bank Indonesia dan yang ke dua di halaman Gereja Santo Agustinus ini.

“Kami juga mencari tempat yang strategis dan aman untuk mengadakan kegiatan gerakan pangan murah agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat luas,” katanya. (LP14/red)

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...