MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor menyoroti absennya empat kabupaten dalam seleksi Paskibraka tingkat provinsi 2026. Empat daerah itu disebut tidak mengirim delegasi karena alasan keterbatasan anggaran.
“Jika surat resmi dari pemerintah provinsi sudah disampaikan kepada tujuh kabupaten untuk mengirimkan perwakilannya dalam seleksi Paskibraka, namun ada kabupaten tidak mengirimkan dengan alasan tidak ada anggaran, maka seharusnya itu tidak menjadi alasan,” ujar Orgenes kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (1/6/2026).
Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya tiga daerah yang mengirimkan delegasi. Manokwari mengirim 90 peserta, Manokwari Selatan 7 peserta, dan Fakfak 4 peserta, sehingga total peserta seleksi hanya 101 orang.
Sementara itu, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak (Pegaf), dan Kaimana tidak mengirimkan perwakilan. Keempat kabupaten itu disebut absen dengan alasan keterbatasan anggaran.
Orgenes menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dia mengatakan pemerintah provinsi sebelumnya telah menyampaikan surat resmi kepada seluruh pemerintah kabupaten agar menyiapkan delegasi untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat provinsi.
“Karena masalah anggaran justru menjadi tantangan bagi kabupaten untuk mencari jalan agar setiap kabupaten dapat mengirimkan delegasinya,” tuturnya.
Dia menegaskan persoalan anggaran semestinya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi. Orgenes menilai pemerintah kabupaten tidak semestinya mengabaikan momentum nasional yang berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
Menurut Orgenes, keterlibatan generasi muda dalam Paskibraka bukan sekadar kegiatan seremonial. Dia menyebut kegiatan itu juga menjadi bagian dari pendidikan karakter, nasionalisme, dan penghormatan terhadap perjuangan bangsa.
“Jika hari ini Indonesia belum merdeka, tidak mungkin saya menjadi Ketua DPRP dan saudara kita lainnya menduduki jabatannya masing-masing,” tegasnya.
Orgenes juga mengingatkan peringatan 17 Agustus merupakan agenda nasional yang memiliki makna besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh pemerintah daerah dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung proses pembinaan calon pengibar bendera.
Kondisi minimnya partisipasi kabupaten dalam seleksi Paskibraka tingkat provinsi dinilai mencerminkan lemahnya perhatian sejumlah pemerintah daerah. Orgenes berharap kabupaten yang absen segera melakukan evaluasi.
Dia juga berharap pemerintah kabupaten menyiapkan dukungan anggaran lebih baik untuk seleksi tahun berikutnya. Orgenes ingin seluruh daerah di Papua Barat dapat mengirimkan delegasi pada seleksi Paskibraka 2027. (LP14/red)
