KNPI Soroti Rekrutmen di BP Tangguh, Anak-anak Bintuni Banyak Di-Blacklist

Published on

BINTUNI, linkpapua.com- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Teluk Bintuni menyoroti kebijakan BP Tangguh yang saat ini cenderung mengabaikan kehadiran tenaga kerja lokal. Banyak anak-anak Teluk Bintuni di-blacklist pihak perusahaan.

“Kami sangat menyesalkan, adik-adik kita sempat menyampaikan hak-hak mereka. Mereka ingin bekerja. Tetapi mereka di-blacklist di tanah sendri dan jadi penonton,” kata Ketua KNPI Teluk Bintuni Kenny Kindewara saat bertemu Komisi B DPRD Teluk Bintuni, Senin (25/10/2021)

Kenny datang bersama Perwakilan Alumni P2TIM. Mereka hendak mempertanyakan prosea rekrutmen tenaga kerja di BP Tangguh yang tak transparan.

Menurut Kenny, mereka sangat ingin kembali bekerja di BP Tangguh. Hanya saja masih ada persoalan di internal yang membuat mereka sulit terakomodir.

Baca juga:  Maret 2023, Jumlah Penerbangan di Papua Barat Naik 18,45 Persen

“Hingga saat ini itu tidak terselesaikan. Akhirnya mereka tidak diterima di BP Tangguh,” tandasnya.

Disampaikan Kenny, ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak adil membiarkan anak-anak Sisar Matiti tidak tertampung di perusahaan yang seharusnya memiliki komitmen membangun generasi setempat.

“Ini mereka malah jadi penonton di rumah sendiri. Ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah serta dinas tenaga kerja harus melobi ke setiap perusahaan yang bertambah di Teluk Bintuni agar dapat mengurangi angka pengangguran adik-adik kami,” kata Kenny.

Kenny juga meminta Komisi B segera mengundang pihak pihak terkait. Di antaranyaCSTS atau (Chiyoda-Saipem-Tripatra-SAE), BP Tangguh, juga disnaker dan dinas perindakop. Mereka harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini.

Baca juga:  Disnakertrans Tegaskan Hanya akan Jalankan Transmigrasi Lokal di Papua Barat

“Kami KNPI tidak punya kepentingan apa-apa. Hanya ingin bersinergi dengan pemerintah, untuk memperjuangkan hak-hak adik dalam mencari pekerjaan. Jangan orang luar di sana berbondong-bondong masuk bekerja, adik-adik kami yang asli hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris KNPI Muklis Sampe menyampaikan, dari tahun ketahun persoalan terkait tenaga kerja lokal sangat sulit terselesaikan. Ini karena beberapa perusahaan justru memberi prioritasll bagi tenaga kerja dari luar daerah.

“Kalau cuma hanya kerja di BP Tangguh , gali parit, cleaning servis untuk apa mereka mendatangkan pekerja dari luar Bintuni. Padahal adik-adik kami mampu kalau cuma hanya bekerja seperti itu” tuturnya.

Baca juga:  Kampung Yakati Wamesa Berbenah, Pustu Justru Macet Setahun

Sementara itu perwakilan pencaker mengatakan, mereka hanya ingin ada kejelasan soal nasib mereka. Terutama soal rekrutmen di BP Tangguh yang tak transparan.

“Saya mewakili teman-teman hanya ingin menyampaikan kapan lagi kita kerja. Perusahaan gas terbesar di indonesia yang berada di tanah kami tetapi kami jadi penonton. Terus kalau pihak dari BP Tangguh bilang belum ada perekrutan itu omong kosong. Karena perekrutan dari BP Tangguh itu setiap hari ada. Kami mempunyai data dokumentasinya,” tuturnya.

Ia mengatakan, belum lama ini ada perekrutan dari perusahaan. Tetapi cuma satu orang dari OAP yang terakomodir. Sisanya tenaga kerja dari luar. (LP5/red)

Latest articles

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam regulasi Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan...

More like this

Patrick Meyer Dorong Penguatan Anggaran Perumda Minyei Arfak

MANOKWARI, Linkpapua.id-Anggota Komisi II DPRK Manokwari Patrick Y. Meyer mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan...

Pesta Sinoli-Torang Locavore Jadi Strategi BI Perkuat Pengendalian Inflasi Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id- Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat terus mendorong penguatan pengendalian inflasi...

Sambut Pesta Sinoli x Torang Locavore 2026, BI Papua Barat Tekankan Pentingnya Data Berkualitas

MANOKWARI, Linkpapua.id- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat menggelar Media Briefing dalam...