MANSEL, LinkPapua.com – Konsultasi publik tahap II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Manokwari Selatan (Mansel) menyoroti serius persoalan kemiskinan dan isu lingkungan. Konsultasi ini merupakan tahapan akhir dalam penyusunan KLHS untuk RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045.
Kegiatan ini digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Petrus Abreso, Ransiki, Kamis (10/7/2025). Wakil Bupati Mesak Inyomusi membuka langsung kegiatan tersebut.
Wabup didampingi Plt Sekda Adolop Kawei dan Wakil Ketua I DPRK Wolof Sayori. Sejumlah pimpinan SKPD dan pemangku kepentingan turut hadir dalam forum tersebut.
Wabup menegaskan pentingnya KLHS sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dia menyebut konsultasi publik ini menjadi ruang penting memastikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan benar-benar terintegrasi dalam RPJMD dan RPJPD.
“Penyusunan KLHS ini tidak hanya menjadi kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2018,” ujarnya.
Dia menambahkan, proses ini juga merupakan komitmen moral untuk menjamin pembangunan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat Manokwari Selatan. Pemerintah ingin agar pembangunan tidak meninggalkan persoalan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Tim Penyusun KLHS Prof Dr Luthfi Muta’ali mengatakan konsultasi publik kali ini difokuskan pada penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis lingkungan. Ia menyebut tim ingin memastikan program dan perencanaan RPJMD benar-benar mempertimbangkan prinsip keberlanjutan.
“Fokus kita pada konsultasi publik KLHS kedua ini terhadap penyusunan rekomendasi-rekomendasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan rencana atau program dibuat mempertimbangkan aspek lingkungan secara berkelanjutan,” kata Luthfi.
Ia berharap ada masukan konkret dari masyarakat untuk menjawab persoalan yang ada di Mansel. Salah satu tantangan besar yang dihadapi daerah ini adalah keterbatasan kemampuan fiskal.
Sebagian besar anggaran daerah masih tersedot untuk belanja pegawai dan operasional. Akibatnya, ruang fiskal untuk mengatasi kemiskinan, lingkungan, dan layanan dasar lainnya menjadi sangat sempit.
Luthfi mendorong semua SKPD aktif menyuplai data pendukung kepada tim penyusun KLHS. Menurutnya, basis KLHS adalah data indikator SDGs seperti kemiskinan, stunting, kualitas air, dan lainnya.
“Mereka memberikan data dan harus memprediksi karena RPJMD kita nantinya sampai 2029, misalnya kemiskinan ekstrem saat ini berapa targetnya sampai 2029, itu merupakan kontribusi pertama dari kebutuhan data tersebut,” lanjutnya.
Dia juga meminta agar SKPD menyusun program yang menjawab langsung permasalahan di lapangan. Data dan usulan program tersebut harus diserahkan sesuai permintaan yang telah didistribusikan.
Luthfi mengakui, awalnya partisipasi SKPD dalam penyusunan KLHS tergolong pasif. Namun setelah dilakukan pendekatan langsung, keterlibatan mereka mulai meningkat.
Beberapa SKPD yang semula tidak melengkapi data indikator, kini sudah melaporkan setengah dari total yang dibutuhkan. Pendekatan langsung ke OPD dilakukan karena koordinasi birokrasi masih menjadi kendala.
Usai konsultasi publik ini, penyusunan KLHS akan dilanjutkan ke tahap finalisasi laporan. “Nanti kita akan susun dan verifikasi di provinsi terkait dokumen disusun sudah memenuhi standar atau tidak data-datanya,” pungkasnya.
Jika lolos verifikasi, dokumen akan divalidasi oleh gubernur. Surat validasi ini jadi syarat utama untuk melanjutkan proses penetapan perda RPJMD. (LP11/red)
