MANOKWARI, Linkpapua.com- Masyarakat Mpur Sour, Mpur Wout dan Irires sepakat mendukung terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah suku Mpur. Mereka juga mendesak agar elite politik mendukung wacana ini agar tidak terjadi pertentangan aspirasi di masyarakat.
“Tanggal 18 Januari 2025 tim rekonsiliasi sudah menggelar pertemuan bersama masyarakat di Kebar kemudian dilanjutkan tanggal 19 Januari 2025 di Amberbaken. Hasil dari pertemuan ini kedua kelompok masyarakat baik Mpur Wout maupun Sour dan Irires telah bersepakat untuk bersatu menjemput lahirnya DOB baru,” ujar Ketua Panitia Rekonsiliasi DOB Manokwari Barat dan DOB Mpur, Nico Anari ST, Rabu (22/1/2025).
Nico mengungkapkan alasan utama masyarakat meminta adanya pemekaran DOB baru lantaran akses jalan yang sulit dan jauh apabila masyarakat dari wilayah Amberbaken atau pun Kebar menuju ke Ibu Kota Fef maupun Sorong. Masyarakat lebih mudah menuju ke wilayah Manokwari Papua Barat.
“Masyarakat di akar rumput telah lama menderita dan mereka menyampaikan sangat merindukan adanya pemekaran sehingga bisa mendapatkan akses pembangunan yang baik,” urai Nico.
Ia meminta agar seluruh elemen masyarakat baik tokoh-tokoh masyarakat, legislatif, maupun eksekutif yang ada di Tambrauw, Manokwari, Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk bersinergi agar tujuan pemekaran DOB bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Mpur dapat terealisasi.
“Kami harapkan agar semua pihak baik masyarakat maupun kelompok elit politik jangan bangun narasi yang seolah-olah mau memutar balik fakta. Mari sekarang kita bersatu untuk menjemput DOB baru,” tandas Nico Anari.
Senada dengan itu, Tokoh Intelektual Suku Mpur, Marinus Bonepay mengingatkan semua pihak agar bersatu menjemput lahirnya DOB baru.
Diakuinya penderitaan dan kesulitan rakyat di wilayah Mpur yang selama ini belum mendapatkan sentuhan pembangunan sudah saatnya bersatu dan memperjuangkan lahirnya DOB.
“Mari kita sukseskan pertemuan tanggal 28 Januari 2025 agar kita semua bersepakat dua tim ini menjadi satu dan kita rumuskan satu pokok pikiran yang nanti akan kita bawa ke pemerintah pusat di Jakarta,” jelas Marinus.(Rls/Red)
