MANOKWARI, Linkpapua.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat bersiap mengikuti monitoring dan evaluasi (monev) MUI Pusat sebagai bagian dari pengukuran kinerja organisasi dan pelaksanaan program kerja selama dua tahun terakhir.
Ketua MUI Papua Barat, H. Mulyadi Jaya, mengatakan monev tersebut menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana program kerja MUI Papua Barat berjalan, termasuk pelayanan kepada umat, pemerintah daerah maupun lembaga lainnya.
“Ini momen penting karena akan ada monev dari MUI Pusat. Monev ini untuk mengukur kinerja, program, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan,” kata Mulyadi pada Sabtu (3/10/2026) di aula MUI Papua Barat.
Ia mengatakan, pada monev tahun 2024, MUI Papua Barat berhasil menempati peringkat keempat secara nasional. Untuk monev kali ini, pihaknya optimistis dapat meningkatkan capaian tersebut.
Menurutnya, persiapan telah dilakukan sejak jauh hari dengan membentuk tim dan menyiapkan berbagai dokumen serta kebutuhan yang akan diperiksa oleh tim MUI Pusat.
“Kami sudah siap untuk mengikuti monev maupun audit. Dari jauh hari sudah dibentuk tim untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan. Kami yakin peringkat MUI Papua Barat bisa naik,” ujarnya.
Mulyadi menegaskan, MUI Papua Barat merupakan wadah besar organisasi Islam yang memiliki tanggung jawab dalam mengayomi umat. Karena itu, setiap program yang dirancang oleh masing-masing komisi diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, MUI Papua Barat juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang direncanakan berlangsung pada November 2026. Setelah pelaksanaan monev, pihaknya akan segera membentuk kepanitiaan Musda.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, KH Muhammad Ziyad, mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah Papua Barat terhadap keberadaan MUI, termasuk pembangunan gedung MUI Papua Barat.
Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberadaan MUI sebagai wadah yang menaungi berbagai organisasi Islam sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.
“MUI sebagai wadah besar mengayomi organisasi-organisasi yang ada. MUI juga mendampingi masyarakat dan menjaga kemitraan dengan pemerintah daerah,” katanya.
KH Muhammad Ziyad menjelaskan, MUI Pusat saat ini terus melakukan monev terhadap kepengurusan MUI di berbagai provinsi. Dari 38 provinsi di Indonesia, terdapat satu provinsi yang belum terbentuk kepengurusan MUI, yakni Papua Pegunungan.
Sebelumnya, tim MUI Pusat juga telah melakukan monev di Provinsi Papua Barat Daya.
Ia mengatakan, salah satu komisi yang memiliki peran penting dalam MUI adalah Komisi Fatwa. Selain memastikan program kerja berjalan sesuai rencana, monev juga bertujuan melihat kelengkapan dokumentasi pelaksanaan program dan pertanggungjawaban organisasi.
“Tim monev memastikan program sesuai dengan yang direncanakan. Nantinya akan ada perangkingan,” jelasnya.
Menurutnya, sistem monev tersebut juga diarahkan menuju standar tata kelola yang semakin baik, termasuk penerapan prinsip-prinsip ISO. Tujuannya agar setiap proses dan produk organisasi terdokumentasi dengan baik serta dapat diukur.
“Ini juga sebagai survei kepuasan. Tujuannya untuk menumbuhkan kepercayaan,” pungkasnya.(LP3/Red)
