OJK dan BPS Latih Petugas Jelang SNLIK Papua Barat 2026

Published on

SORONG, LinkPapua.id – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat menggelar pelatihan petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Pelatihan ini menjadi langkah awal persiapan pelaksanaan SNLIK di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sektor keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan. Sektor keuangan diarahkan menjadi sumber pembiayaan yang dalam, inovatif, efisien, stabil, dan inklusif,” ujar Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Ferdian Ario dalam kegiatan di Aston Sorong Hotel & Conference Center, Selasa (25/11/2025).

Baca juga:  Pj Gubernur Papua Barat Serahkan Dana Hibah ke 10 Instansi, Total Rp48 Miliar

“Inklusi keuangan menjadi salah satu indikator utama pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 yaitu dengan target sebesar 98%. Oleh karena itu juga dilaksanakan SNLIK setiap tahun,” lanjutnya.

Pelatihan ini bertujuan menyamakan persepsi petugas terhadap pemahaman konsep dalam survei. Selain itu, memastikan definisi operasional setiap variabel dipahami dengan benar.

Baca juga:  Perusda Bintuni Disorot, Kapal BBM Rp7,7 M Disebut Mangkrak di Labuan Bajo

Kepala BPS Papua Barat, Merry MP, menyampaikan pesan agar petugas lapangan memahami kuesioner, buku pedoman, dan showcard yang menjadi panduan. Hal ini penting agar pertanyaan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh responden.

Pada kesempatan ini, Merry juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin antara OJK dan BPS. Kerja sama ini bertujuan menjaga kualitas data dan memberikan gambaran utuh tentang kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Baca juga:  Ekspor Papua Barat Melonjak 26,02 Persen di Juni 2023, Tiongkok Jadi Pasar Utama

SNLIK sendiri telah dilaksanakan OJK bekerja sama dengan BPS sejak tahun 2024 untuk menghasilkan nilai estimasi pada level nasional. Survei ini akan diselenggarakan di 120 Klkabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

Total responden yang dilibatkan mencapai 10.800 responden yang akan dilaksanakan pada periode Januari-Februari 2026. Pelaksanaan SNLIK bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan sekaligus mengevaluasi program yang sudah berjalan. (*/red)

Latest articles

Bupati Yohanis Manibuy Siap Sinergikan Program Otsus dengan Pemerintah Pusat

0
MIMIKA, Linkpapua.id- Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy,S.E.,M.H., diketahui menghadiri rapat koordinasi seluruh kepala daerah se-Tanah Papua dalam rangka memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) serta...

More like this

Haryono May: Pengelolaan Sampah Butuh Formulasi yang Tepat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Anggota DPRK Manokwari Haryono M.K. May meminta agar pengelolaan sampah di...

Anggota DPR RI Obet Rumbruren Ingatkan Pengawasan Ketat Program MBG di Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota Komisi IX DPR RI Obet A Rumbruren meminta pengawasan ketat...

Komisi II DPRK Manokwari Monitoring Lapangan LKPJ Bupati Tahun 2025 Pekan Depan

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi II DPRK Manokwari akan melaksanakan monitoring lapangan terhadap Laporan Keterangan...