MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menargetkan kenaikan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2045. Target capaian tersebut diselaraskan dengan rancangan induk pembangunan pariwisata jangka panjang Papua Barat.
“Potensi ini menjadi dasar pengembangan Papua Barat sebagai destinasi ekowisata lanskap budaya Papua yang mendunia dan berkelanjutan,” ujar Asisten I Setda Papua Barat, Syors Alberth Ortisanz Marani, saat Rakornis Ranperda Ripparprov Papua Barat 2026-20245 di Vitta Hotel Manokwari, Kamis (18/6/2026).
Sektor pariwisata diproyeksikan mampu menyumbang sebesar 5 persen terhadap PDRB pada 2045 mendatang. Target tersebut dipasang meningkat signifikan dibandingkan capaian saat ini yang baru berada di angka 0,75 persen pada 2026 ini.
Papua Barat tercatat memiliki modal pengembangan berupa 164 daya tarik wisata yang tersebar di berbagai kabupaten. Komposisi sebaran destinasi tersebut terdiri dari 122 wisata alam, 35 wisata budaya, serta 7 wisata buatan.
Selain itu, sebaran potensi pariwisata mencakup biodiversitas laut Kaimana, Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Teluk Wondama, situs sejarah Fakfak, hingga keanekaragaman hayati Pegunungan Arfak. Papua Barat juga ditopang kawasan hutan mangrove Teluk Bintuni yang arealnya mencapai luas 225.367 hektare.
“Pariwisata Papua Barat tidak boleh hanya menjadi etalase potensi. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan alam dan budaya itu dikelola secara berkelanjutan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Syors.
Dia menambahkan, keterlibatan aktif semua sektor menjadi kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah mendorong sinergi yang melibatkan masyarakat adat, pelaku usaha, hingga kalangan akademisi untuk mengoptimalkan pengelolaan di lapangan.
Hasil evaluasi terhadap Ripparprov 2013-2033 menunjukkan baru sekitar 55,21 persen program kerja yang berhasil direalisasikan secara nyata. Dokumen perencanaan lama tersebut dinilai belum memenuhi standar nasional karena belum memuat indikator pembangunan yang terukur serta belum adanya penetapan resmi daya tarik wisata. (LP14/red)
