MANOKWARI, LinkPapua.com – Papua Barat ditetapkan sebagai 1 dari 10 daerah prioritas dalam program nasional penanggulangan kemiskinan. Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menegaskan upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terarah dengan pendekatan berbasis wilayah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Nantinya ada usulan yang akan kami sampaikan pada saat rapat koordinasi nasional (rakornas) nanti. Dari hasil rapat koordinasi kemarin kami telah menyiapkan data terkait cakupan wilayah dan intervensi yang akan dilakukan,” ujar Lakotani usai memimpin apel di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (17/3/2025).

Berdasarkan data yang telah dipetakan, Kabupaten Teluk Wondama mencatat angka kemiskinan tertinggi di Papua Barat dengan 31,76%, disusul Manokwari (28,47%), Manokwari Selatan (26,99%), Teluk Bintuni (26,83%), Fakfak (20,86%), Pegunungan Arfak (18,45%), dan Kaimana dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 14,41%.

Lakotani menjelaskan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga dengan berbagai indikator lain seperti angka pendapatan, tingkat stunting, serta angka kematian ibu dan anak. Oleh karena itu, program penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data.

“Tentunya kemiskinan ini berkaitan dengan banyak faktor. Mulai dari kondisi sosial, ekonomi, lingkungan juga mempengaruhi. Maka dalam penanggulangan kemiskinan perlu dipetakan dengan baik,” katanya.

Dia juga menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Papua Barat harus berperan aktif dan bekerja sama dalam upaya ini. Setiap program yang dijalankan harus terkoordinasi dengan baik agar masyarakat benar-benar merasakan dampaknya. (LP14/red)