MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat meminta tata kelola keuangan Pemkab Mansel dibenahi.
“Atas dasar tingkat materialitas permasalahan tersebut, BPK memberikan opini WDP untuk LKPD Kabupaten Manokwari Selatan tahun anggaran 2025,” kata Kepala Bidang Pemeriksaan BPK Papua Barat Ahmad Purwanto saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Mansel di Manokwari, Senin (2/6/2026).
Ahmad mengatakan pemeriksaan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Audit BPK menggunakan 4 kriteria utama dalam menilai laporan keuangan pemerintah daerah.
Empat kriteria itu yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK juga menilai sejumlah persoalan berdampak material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan Mansel.
Ahmad menjelaskan pemeriksaan keuangan tidak secara khusus ditujukan untuk mengungkap tindak kecurangan atau fraud. Namun, indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan daerah dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigatif.
Dia meminta Pemkab Mansel segera melakukan perbaikan atas hasil pemeriksaan tersebut. Perbaikan itu mencakup peningkatan disiplin dan akuntabilitas aparatur sipil negara.
Selain itu, Pemkab Mansel diminta memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. BPK juga meminta koordinasi antar-organisasi perangkat daerah diperkuat.
Ahmad turut mengapresiasi Ketua DPRD, Bupati Manokwari Selatan, serta jajaran pemerintah daerah atas kerja sama selama proses pemeriksaan. Dia menilai sinergi tersebut mencerminkan komitmen mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
BPK optimistis Pemkab Mansel dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Pemkab Mansel diharapkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. (LP14/red)
