Pemprov Akui Stunting Papua Barat Masih Tinggi, Butuh Intervensi Akurat

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Penjabat Sekda Papua Barat Yacob S Fonataba mengatakan, hingga saat ini angka stunting Papua Barat masih cukup tinggi. Angka ini harus terus digenjot agar bisa turun sesuai target nasional yaitu di bawah 14%.

“Sesuai arahan dari pusat, presiden ingin angka stunting di provinsi-provinsi di bawah 14 persen. Maka sesuai dengan arahan ini kita pemerintah terus berupaya untuk menurunkan kasus stunting ini,” ujar Yacob seusai memimpin apel di kantor gubernur, Senin (7/10/2024).

Yacob menuturkan, stunting berkaitan dengan gizi buruk yang menimpa balita dan kesehatan ibu hamil. Dikatakannya, pemerintah telah melakukan intervensi melalui preferensi yang telah ditetapkan.

Baca juga:  Dinyatakan sebagai Ketua AMPG yang sah, Haryono May mantap dukung LJ pimpin Golkar PB

Sehingga setiap provinsi harus berkolaborasi dengan masing-masing pemerintah kabupaten. Kata Yacob, kabupaten punya peran vital selaku penguasa wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kita berharap program yang kita lakukan ini melalui anggaran yang telah tersedia bisa mempercepat penanggulangan stunting. Jadi kita berupaya mengurangi penderitaan yang mengalami gizi buruk,” kata Yacob.

Dalam mempercepat proses intervensi maka pemerintah provinsi telah membentuk satgas dan telah ditetapkan koordinator wilayah (Korwil) di masing-masing kabupaten. Dirinya mengatakan bahwa dengan adanya Korwil di tiap daerah maka mereka yang bertanggung jawab untuk melihat secara langsung dan bekerja sama dengan instansi terkait.

Baca juga:  Koalisi HERO : Kami Hanya Punya Satu Akun Sosmed

“Setelah data yang diperoleh oleh Korwil barulah kita melakukan intervensi. Sehingga menjadi akurat intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari si penderita. Jika yang dibutuhkan susu, vitamin, atau bahan makanan maka itu juga yang akan kita kirimkan,” terang Yacob.

Kata Yacob, stunting juga sangat berkaitan dengan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem di Papua Barat memerlukan perhatian yakni di angka 6 persen dari target nasional yang harus 0 persen.

Baca juga:  Kemenag dan BPN Teluk Wondama Teken MoU Sertifikasi Tanah Wakaf-Rumah Ibadah

Lebih lanjut dikatakan bahwa ini menjadi perhatian pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Problem ini tentu tidak mudah kata Yacob, karena terkait masalah inflasi yang harus terus diturunkan.

“Inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting adalah rangkaian yang saling terkait. Dimulainya dari inflasi yang tinggi, harga bahan pokok melonjak sehingga masyarakat yang berkecukupan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok makanan sehari-hari yang berakibat pada kemiskinan ekstrem dan akan berujung pada gizi buruk,” tutur Yacob.

Yacob berharap dengan masa produktif kerja 2 bulan ke depan, grafik kasus-kasus ini bisa diturunkan. (LP14/red)

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...