Pemprov Akui Stunting Papua Barat Masih Tinggi, Butuh Intervensi Akurat

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Penjabat Sekda Papua Barat Yacob S Fonataba mengatakan, hingga saat ini angka stunting Papua Barat masih cukup tinggi. Angka ini harus terus digenjot agar bisa turun sesuai target nasional yaitu di bawah 14%.

“Sesuai arahan dari pusat, presiden ingin angka stunting di provinsi-provinsi di bawah 14 persen. Maka sesuai dengan arahan ini kita pemerintah terus berupaya untuk menurunkan kasus stunting ini,” ujar Yacob seusai memimpin apel di kantor gubernur, Senin (7/10/2024).

Yacob menuturkan, stunting berkaitan dengan gizi buruk yang menimpa balita dan kesehatan ibu hamil. Dikatakannya, pemerintah telah melakukan intervensi melalui preferensi yang telah ditetapkan.

Baca juga:  Hari Lalu Lintas Bhayangkara, Polresta Manokwari Berikan Bantuan Sembako ke Posyandu

Sehingga setiap provinsi harus berkolaborasi dengan masing-masing pemerintah kabupaten. Kata Yacob, kabupaten punya peran vital selaku penguasa wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kita berharap program yang kita lakukan ini melalui anggaran yang telah tersedia bisa mempercepat penanggulangan stunting. Jadi kita berupaya mengurangi penderitaan yang mengalami gizi buruk,” kata Yacob.

Dalam mempercepat proses intervensi maka pemerintah provinsi telah membentuk satgas dan telah ditetapkan koordinator wilayah (Korwil) di masing-masing kabupaten. Dirinya mengatakan bahwa dengan adanya Korwil di tiap daerah maka mereka yang bertanggung jawab untuk melihat secara langsung dan bekerja sama dengan instansi terkait.

Baca juga:  Media Jadi Kunci Edukasi Sukseskan SE 2026

“Setelah data yang diperoleh oleh Korwil barulah kita melakukan intervensi. Sehingga menjadi akurat intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari si penderita. Jika yang dibutuhkan susu, vitamin, atau bahan makanan maka itu juga yang akan kita kirimkan,” terang Yacob.

Kata Yacob, stunting juga sangat berkaitan dengan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem di Papua Barat memerlukan perhatian yakni di angka 6 persen dari target nasional yang harus 0 persen.

Baca juga:  KPU Sosialisasi di Sekolah, Dorong Pemilih Pemula di Mansel tak Golput

Lebih lanjut dikatakan bahwa ini menjadi perhatian pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Problem ini tentu tidak mudah kata Yacob, karena terkait masalah inflasi yang harus terus diturunkan.

“Inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting adalah rangkaian yang saling terkait. Dimulainya dari inflasi yang tinggi, harga bahan pokok melonjak sehingga masyarakat yang berkecukupan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok makanan sehari-hari yang berakibat pada kemiskinan ekstrem dan akan berujung pada gizi buruk,” tutur Yacob.

Yacob berharap dengan masa produktif kerja 2 bulan ke depan, grafik kasus-kasus ini bisa diturunkan. (LP14/red)

Latest articles

DPRK Wondama Dorong Pemkab Berikan TPP ASN Triwulan IV 2026, Jadi...

0
TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, kembali mendorong Pemkab Teluk Wondama mengupayakan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN pada triwulan...

More like this

PSSI Papua Barat Mulai Tahapan Pemilihan Ketua, Pendaftaran Dibuka 5-9 Oktober

MANOKWARI, LinkPapua.id – Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Papua Barat...

Nilai Ekspor Papua Barat Agustus 2026 Melonjak Jadi US$297,51 Juta, Didominasi Bahan Bakar Mineral

MANOKWARI, LinkPapua.id – Nilai ekspor Papua Barat pada Agustus 2026 melonjak menjadi US$297,51 juta....

BGN Ungkap Perputaran Anggaran MBG di Papua Barat Capai Rp36 Miliar per Bulan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap perputaran anggaran program Makan Bergizi Gratis...