MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Dokumen strategis tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dalam rapat paripurna di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (15/5/2025).

Penyerahan RPJMD dilakukan dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsudin Seknun dan dihadiri Ketua DPR Orgenes Wonggor, Wakil Ketua I Petrus Makbon, para anggota dewan, Sekwan Hendra M Fatubun, tim anggaran pemerintah provinsi, serta pimpinan organisasi perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Syamsudin menyebut RPJMD merupakan pijakan penting bagi arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. DPR Papua Barat, katanya, akan memastikan dokumen ini berkualitas dan berpihak pada rakyat, khususnya OAP.

“Semoga dengan RPJMD ini nantinya daerah kita dapat semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Mewakili gubernur, Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere menyatakan penyusunan RPJMD menjadi langkah awal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dia menegaskan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen tersebut berpijak pada kebutuhan dan karakteristik masyarakat Papua Barat, terutama OAP.

“Sebagai gubernur terpilih periode 2025-2030, saya bersama wakil gubernur telah berkomitmen untuk menjalankan dua amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Visi yang kami usung adalah mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri,” katanya.

Visi itu, lanjutnya, mengandung makna mendalam. “Aman” berarti membangun harmoni sosial dalam keberagaman; “sejahtera” mencakup pemenuhan kebutuhan dasar melalui ekonomi berbasis produk lokal; “bermartabat” berarti pemerintahan yang bersih, jujur, dan berkeadilan; dan “mandiri” yaitu masyarakat Papua Barat sebagai subjek pembangunan.

Ali Baham juga merinci tujuh misi pembangunan yang disiapkan.

1. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
2. Mendorong daya saing ekonomi dan investasi inklusif;
3. Membangun pertanian mandiri dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan mudah diakses;
5. Memperkuat kerukunan beragama dan stabilitas daerah;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Mengoptimalkan Otonomi Khusus demi kesejahteraan OAP.

Lebih lanjut, Ali Baham menyampaikan bahwa RPJMD ini juga disusun dengan merujuk pada RPJP Papua Barat 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan visi besar Indonesia Emas 2045. Selain itu, dokumen ini telah melalui tahapan konsultasi publik dan penyelarasan bersama para bupati.

Ali Baham menambahkan, terdapat 7 tujuan pembangunan, 26 sasaran, dan 101 indikator kinerja yang akan digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Dia berharap DPR Papua Barat dapat memberikan masukan konstruktif agar RPJMD ini segera ditetapkan sebagai pedoman pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya OAP. (LP14/red)