MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendorong perluasan layanan keuangan hingga ke kampung-kampung pelosok untuk memudahkan warga mengakses tabungan dan modal usaha. Upaya ini menyasar pelaku usaha mikro, petani, nelayan, dan Orang Asli Papua (OAP) yang masih menghadapi keterbatasan akses perbankan.
“Masih ada masyarakat yang menyimpan uang di bawah bantal atau kasur karena akses layanan perbankan jauh. Petani dan nelayan juga masih kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya,” ujar Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Marthen L Kocu saat pembukaan Finansial Expo Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Plaza Universitas Papua (UNIPA), Jumat (23/10/2026).
Marthen mengatakan pemerintah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperkuat kerja sama lintas sektor untuk memperluas akses layanan keuangan. Keterbatasan jarak menuju bank dan agen layanan perbankan membuat sebagian warga masih mengandalkan uang tunai untuk transaksi sehari-hari.
Kondisi tersebut juga berisiko mendorong warga menggunakan pinjaman harian dengan bunga tinggi. Padahal, komoditas lokal seperti pala dan kakao berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat jika didukung pembiayaan dan akses pasar yang memadai.
“Kalau inklusi keuangan naik satu persen, harus ada penabung riil yang bertambah. Pelaku usaha mikro lokal harus mampu bertahan menjalankan usahanya dan rekening yang dibuka tetap aktif digunakan setelah satu tahun,” kata Marthen.
Menurutnya, keberhasilan inklusi keuangan tidak cukup diukur dari jumlah rekening yang dibuka. Pemerintah ingin memastikan rekening tersebut aktif digunakan dan akses pembiayaan benar-benar membantu masyarakat menjalankan usaha.
Selain itu, Pemprov Papua Barat mendorong penyaluran bantuan kepada masyarakat kampung melalui rekening perbankan. Skema tersebut diharapkan membuat dana bantuan tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga menggerakkan usaha lokal.
Pemerintah juga mendorong industri jasa keuangan bekerja sama dengan kampung melalui agen layanan perbankan. Perguruan tinggi dan tokoh adat diharapkan ikut memberikan edukasi keuangan agar masyarakat memahami cara menggunakan layanan perbankan secara aman.
Marthen menambahkan, lembaga keuangan perlu menyesuaikan produk pembiayaan dengan pola pendapatan masyarakat Papua Barat. Petani dan nelayan, misalnya, membutuhkan skema kredit yang mempertimbangkan musim panen dan hasil tangkapan.
Di sisi lain, pemerintah mengingatkan warga agar waspada terhadap pinjaman daring ilegal dan tawaran investasi yang tidak jelas. Masyarakat diminta memeriksa legalitas lembaga keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menggunakan layanan tersebut.
Marthen menegaskan perluasan akses keuangan harus mendorong perubahan pola transaksi masyarakat menuju sistem yang lebih aman dan produktif. Pemerintah berharap langkah tersebut memperluas akses modal, memperkuat usaha warga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung Papua Barat.
“Jangan mudah percaya dengan tawaran pinjaman atau investasi yang tidak jelas. Pastikan legalitasnya dan apakah terdaftar di OJK. Kalau menjadi korban, segera laporkan kepada pihak yang berwenang,” ucapnya. (LP14/red)
