TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Teluk Bintuni, Franky Mobilala, mengungkapkan penanganan stunting di Teluk Bintuni belum optimal karena masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang belum terlibat secara langsung.

Padahal, kata Franky, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 nanti. Makanya, untuk mencapai target itu diperlukan kerja sama yang baik antara Dinas Kesehatan dan OPD terkait.

“Dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki angka stunting yang masih terendah, yakni 22 persen dari 27 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka stunting di Bintuni,” ujar Franky saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/7/2023).

Franky juga menyebutkan sebelum penanganan stunting dilakukan, Dinas Kesehatan telah melakukan tindakan gizi dengan menempatkan petugas gizi di setiap puskesmas di Teluk Bintuni.

Beberapa hari yang lalu, penanganan stunting telah dilakukan langsung kepada masyarakat di Tahiti, dengan didirikannya posyandu.

“Saya, bersama Ibu Ketua Dharma Wanita, Dinas Kesehatan, menjadi bapak asuh bagi enam anak yang mengalami stunting di Tahiti,” ungkap Franky.

Ia pun berharap agar semua pimpinan OPD dapat berperan aktif dalam menurunkan angka stunting di Teluk Bintuni. Ia telah memerintahkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) untuk menangani stunting yang belum terjadi melalui program 1.000 hari kerja atau 1.000 hari sebelum kelahiran.

“Program ini mencakup masa sebelum menikah, masa setelah menikah, hingga masa kehamilan satu bulan. Kami akan mengawal setiap tahap dan memastikan gizi tercukupi serta menjalani pola hidup yang sehat,” ucapnya.

Franky menjelaskan langkah-langkah tersebut dilakukan guna menurunkan angka stunting dan mencegah terjadinya kasus stunting.

“Seluruh puskesmas telah mendapatkan perintah untuk melakukan pengawalan sejak awal kehamilan, dari bulan nol harus diawasi,” terangnya. (LP5/Red)