MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersama BPJS Kesehatan mereaktivasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 40.057 penduduk melalui program Papua Barat Sehat (PBS). Program tersebut ditujukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan dan layanan kesehatan.
“Kegiatan hari ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah nyata menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat,” ujar Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat kegiatan akselerasi reaktivasi kepesertaan JKN melalui program Papua Barat Sehat di Manokwari, Senin (3/8/2026).
Pemprov Papua Barat mereaktivasi kepesertaan JKN periode Juli-Desember 2026 bagi 40.057 jiwa yang tersebar di tujuh kabupaten. Jumlah tersebut terdiri dari 21.364 orang asli Papua (OAP) dengan dukungan anggaran Rp4,84 miliar dan 18.693 jiwa non-OAP dengan anggaran Rp4,23 miliar.
Program tersebut ditujukan agar masyarakat rentan tetap memperoleh hak atas layanan kesehatan. Pemprov Papua Barat juga mempercepat reaktivasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, validasi data, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Wakil Bupati Manokwari Mugiyono mengatakan reaktivasi kepesertaan JKN bertujuan mengaktifkan kembali peserta yang tidak aktif agar dapat mengakses layanan kesehatan. Dia menilai langkah tersebut juga mengurangi beban finansial masyarakat saat berobat.
“Reaktivasi menjadi langkah strategis agar peserta yang nonaktif dapat kembali memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa mengalami kesulitan finansial,” kata Mugiyono.
Dia menegaskan upaya tersebut bukan sekadar mengejar target administrasi. Mugiyono mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kampung, fasilitas kesehatan, dan masyarakat meningkatkan kepesertaan aktif JKN.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XII Benjamin Saut Parulian Simanjuntak mengatakan Papua Barat menjadi salah satu daerah dengan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan program JKN. Menurutnya, kolaborasi dengan Program Papua Barat Sehat terus diperkuat.
“Kegiatan ini adalah akselerasi antara Program JKN dan Papua Barat Sehat,” tuturnya.
Benjamin menjelaskan seluruh penduduk Papua Barat telah tercakup dalam program JKN dengan tingkat kepesertaan aktif sekitar 98 persen. Setiap tahun, sekitar 250 ribu kasus pelayanan kesehatan di Papua Barat ditangani melalui Program JKN.
“Di Papua Barat sekitar 250 ribu kasus dilayani setiap tahunnya,” sebutnya.
Dia menambahkan BPJS Kesehatan terus mengembangkan layanan digital dan BPJS Keliling. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor.
“Pelayanan secara online sama persis dengan pelayanan secara tatap muka sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor,” jelasnya.
Program Papua Barat Sehat juga dirasakan langsung oleh peserta JKN. Emu Waroy mengaku anaknya, Aaron, yang mengalami gangguan pendengaran berhasil memperoleh alat bantu dengar setelah menjalani pemeriksaan di Surabaya.
“Puji Tuhan ada jalan keluar melalui program Papua Barat Sehat yang dibantu oleh JKN,” ungkapnya.
Usai menyelesaikan administrasi di BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Papua Barat, keluarganya kembali ke Surabaya hingga Aaron memperoleh alat bantu dengar yang dibutuhkan. Emu juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan BPJS Kesehatan atas bantuan yang diterimanya.
“Saya berterima kasih kepada Gubernur Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala BPJS Kesehatan Manokwari yang telah membantu,” ucapnya. (LP14/red)
