MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meresmikan Portal Data dan Dasbor Eksekutif Papua Barat Ekosistem Satu Data (PAPEDA) untuk mendorong kebijakan pembangunan berbasis data. Sistem ini diharapkan memperkuat tata kelola data serta mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program pemerintah.

“Data membantu kita mengenali siapa yang belum terlayani dan di mana kesenjangan terjadi. Namun, pembacaan data harus disertai pengetahuan lapangan dan dialog dengan masyarakat,” ujar Dominggus saat meresmikan PAPEDA di Gedung Auditorium PKK Papua Barat, Manokwari, Kamis (29/10/2026).

Dominggus mengatakan data akurat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan, dan pegunungan. Data tersebut juga membantu pemerintah memetakan kelompok masyarakat yang belum terlayani serta wilayah yang masih mengalami kesenjangan pembangunan.

Dia menegaskan pemanfaatan data tidak boleh berhenti pada penyajian angka dan laporan administratif. Data harus menjadi dasar penentuan kebijakan agar program pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat.

PAPEDA berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 31 Tahun 2023 tentang Satu Data. Portal ini memungkinkan data pembangunan dibagipakaikan dengan mencantumkan sumber, definisi, periode, dan penanggung jawabnya.

Sementara itu, dasbor eksekutif diharapkan membantu pimpinan daerah memantau capaian pembangunan dan menentukan tindak lanjut kebijakan. Dominggus juga meminta agar informasi dalam dasbor dapat ditelusuri hingga ke sumber data untuk memastikan akurasi dan keandalannya.

Dalam peresmian tersebut, Dominggus menyampaikan enam arahan agar PAPEDA digunakan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan. Arahan itu mencakup penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kualitas data, penggunaan data dalam perencanaan, integrasi sistem, dukungan anggaran, serta pemantauan pelaksanaan.

Pertama, Dominggus meminta penguatan kepemimpinan dan pembagian tanggung jawab antarlembaga. Sekretaris Daerah (Sekda) diminta mengoordinasikan tindak lanjut lintas perangkat daerah, Diskominfo menjalankan fungsi walidata, sedangkan setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggung jawab menyediakan dan memperbarui data dengan pembinaan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kedua, setiap OPD diminta memastikan kelengkapan dan kualitas data melalui penetapan pengampu data, pemenuhan data prioritas beserta metadatanya, dan pemutakhiran berkala. Jika data belum tersedia, kondisi tersebut harus disampaikan secara terbuka agar perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Ketiga, Dominggus meminta PAPEDA digunakan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan. Setiap usulan program harus menjelaskan persoalan yang hendak diselesaikan, sasaran wilayah dan kelompok penerima manfaat, serta hasil yang ingin dicapai.

Dia juga menekankan penggunaan data terpilah untuk memastikan pembangunan menjangkau Orang Asli Papua (OAP), perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Data tersebut diperlukan agar kebijakan dapat mempertimbangkan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.

Keempat, pemerintah provinsi dan kabupaten diminta membangun keterhubungan data secara bertahap. Penyelarasan definisi dan kode referensi perlu dilakukan, termasuk pembahasan integrasi melalui SIPD Hub bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dominggus turut mengingatkan pentingnya keamanan sistem, pencadangan data, dan pengaturan hak akses. Pengelolaan data harus memastikan informasi tetap aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, PAPEDA harus didukung kelembagaan, sumber daya manusia, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah, disertai sasaran terukur dan kesinambungan pengetahuan antarpersonel.

Keenam, pelaksanaan tindak lanjut dan manfaat PAPEDA harus dipantau serta dilaporkan secara berkala. Sekda diminta menyusun rencana tindak lanjut yang memuat penanggung jawab dan tenggat waktu untuk kemudian dilaporkan kepada gubernur.

Dominggus menyampaikan apresiasi kepada Bappeda, Diskominfo, seluruh OPD penyedia data, dan tim pengembang yang terlibat dalam pengembangan PAPEDA. Dia juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, serta Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Program SKALA.

“PAPEDA membawa tanggung jawab bersama untuk menjaga kepercayaan terhadap data pemerintah. Mari kita gunakan dan rawat secara konsisten agar keputusan semakin tepat dan manfaat pembangunan semakin menjangkau masyarakat,” katanya.

Meski demikian, Dominggus menegaskan PAPEDA merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Karena itu, kapasitas aparatur daerah perlu terus diperkuat agar sistem tersebut dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan.

Dominggus berharap peresmian PAPEDA menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menyediakan dan memperbarui data. Sistem ini juga diharapkan memperkuat koordinasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Dengan pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memperkecil kesenjangan pelayanan bagi masyarakat di berbagai wilayah,” ucapnya. (LP14/red)