MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, akan menggelar rapat kerja (raker) dengan bupati se-Papua Barat pada 22 April 2025 mendatang. Agenda utama raker ini adalah menyinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dominggus menegaskan, sinkronisasi RPJMD sangat penting sebelum dokumen ini disahkan. Menurutnya, benang merah antara program pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten harus sejalan agar pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran.

“Salah satu tujuan sinkronisasi juga dalam membagi kuota untuk kontraktor dalam pelelangan proyek,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (11/4/2025).

Dominggus menyebutkan, pembagian kuota proyek akan dibahas secara spesifik dalam raker bersama bupati. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah potensi konflik akibat ketimpangan distribusi proyek, terutama menyangkut kontraktor orang asli Papua (OAP).

Sebelumnya, Gubernur telah melakukan audiensi dengan sejumlah kontraktor OAP. Dalam pertemuan itu, dia meminta data valid jumlah OAP di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan akurasi pembagian proyek.

“Pada saat raker dengan bupati akan dibagi berapa kemampuan kabupaten dan provinsi dalam menjawab pelelangan proyek. Hasil pertemuan ada sekitar 2.300 dan masih ada yang belum terdata. Tentunya pembagian kuota ini harus adil dan merata sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” katanya.

Lebih lanjut, Dominggus menuturkan, RPJMD Papua Barat nantinya juga akan melalui tahap uji publik. Dokumen ini akan disempurnakan dengan masukan dari akademisi, balai-balai, perusahaan swasta, lembaga adat, dan tokoh masyarakat.

Dia berharap, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten bisa menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas. (LP14/red)