Temuan Peredaras Miras di Pegunungan Arfak Mendapat Kecaman

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com– Temuan warga distrik Anggi Pegunungan Arfak terhadap dugaan peredaran minuman keras (miras) oleh oknum aparat keamanan mendapat perhatian luas. Salah satunya dari tokoh intelektual Arfak Joni Towansiba. Ia menyampaikan temuan tersebut harus menjadi titik awal bagi pemda untuk segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) larangan peredaran miras didaerah tersebut.

Baca juga:  Pendaftar Calon Anggota KPU Kabupaten se-PB Minim, Ada Opsi Diperpanjang

“Wilayah kabupaten Pegunungan Arfak ini harus dilindungi dari berbagai ancaman, termasuk peredaran miras. Dengan temuan dari masyarakat adanya penjual miras maka perlu direspon oleh pemda agar lebih memproteksi daerah dengan disusunnya peraturan daerah (perda) pelarangan miras,”ujar Towansiba Selasa (6/8/2024).

Disampaikannya, meskipun Pegunungan Arfak belum ada perda pelarangan miras, sudah seharusnya bersih dari peredaran miras.

Baca juga:  Kalah dari Argentina, Shin Tae-yong Bangga dengan Performa Timnas Indonesia

“Wilayah Pegunugan Arfak ini sebelum adanya pemerintahan masuk, injil terlebih dahulu ada. Denominasi gereja juga hanya ada Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia (GPKAI) yang mengatur bahwa tidak boleh konsumsi miras. Sehingga dengan itu maka sudah jelas tidak boleh ada peredaran miras,”tambahnya.

Ia mengungkapkan jika miras beredar didaerah tersebut, sudah pasti dapat merusak generasi muda disana.

Baca juga:  TPNPB-OPM Akui Sebagai Dalang Penyerangan yang Tewaskan TNI di Maybrat

”Ini memang baru pertama kali didapati ada yang menjual miras. Jangan ada lagi yang menjual miras di Pegunungan Arfak,”jelas dia.

Dengan adanya temuan tersebut juga menurut Towansiba harus direspon cepat oleh pimpinan aparat keamaman didaerah terhadap apa yang dilakukan oleh oknum anggotanya yang melakukan tindakan tersebut.(LP3/Red)

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...