MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, memberikan atensi serius terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia menegaskan bahwa temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak berdampak negatif pada instansi terkait.
“Hasil temuan BPK dan telah diberikan rekomendasi di masing-masing OPD agar ditindaklanjuti segera mungkin dan dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Karena hal itu akan berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya dalam apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (11/4/2025).
Menurut Lakotani, kelalaian dalam menindaklanjuti temuan BPK bukan hanya akan menyulitkan pimpinan OPD, tetapi juga para staf yang terlibat. Hal ini, kata Lakotani, terbukti dari penurunan opini laporan keuangan Papua Barat yang kini hanya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah sebelumnya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Tentunya sangat disayangkan beberapa tahun terakhir kita sudah WTP, namun kemarin turun menjadi WDP. Maka mari mulai tahun ini kita upayakan bersama agar kembali meraih opini WTP,” katanya.
Lebih lanjut, Lakotani menyatakan bahwa dirinya bersama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, berkomitmen untuk menertibkan seluruh program dan agenda kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
“Kami tentunya mempunyai janji yang pernah kami sampaikan pada saat kampanye kepada masyarakat. Sebelum kami menjawab aspirasi dari masyarakat, tentunya kami memperbaiki internal permasalahan di lingkungan provinsi terlebih dahulu,” ucapnya.
Dia menutup arahannya dengan ajakan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk bersama-sama mendukung visi dan misi Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. (LP14/red)
