Wamendagri Pastikan Tak Ada Pemotongan-Keterlambatan Penyaluran Dana Otsus Papua

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membantah kabar terkait adanya pemotongan dana otonomi khusus (Otsus) bagi wilayah Papua. Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat telah merealisasikan anggaran tersebut secara penuh tanpa ada keterlambatan penyaluran ke daerah.

“Tidak ada pemotongan dana Otonomi Khusus, dan tidak ada keterlambatan dari pemerintah pusat,” ujar Ribka Haluk saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Pemerintah mencatat besaran SiLPA Dana Otsus tahun 2025 di Provinsi Papua Selatan mencapai Rp 273.220.085.571. Penurunan alokasi anggaran di wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh keterlambatan penetapan APBD tahun anggaran 2026 yang baru disahkan pada 30 Januari 2026.

Baca juga:  Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua: Dana Otsus Jangan Buat Jalan-Jalan

Dana Otsus untuk enam provinsi di tanah Papua dipastikan telah terealisasi 100 persen hingga akhir tahun anggaran 2025. Kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 hanya menyasar pos perjalanan dinas dan belanja operasional, bukan dana Otsus.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Buka Ruang Dialog Usai Serapan Dana Otsus Minim Tuai Kritikan

“Saat ini proses pengembalian dana tersebut sedang dibahas dan dalam proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kekeliruan kebijakan,” lanjut Ribka.

Sementara itu, penyaluran dana Otsus triwulan I tahun 2026 telah diterima oleh 45 daerah di tanah Papua sejak Februari hingga April. Hanya Kabupaten Nduga yang saat ini masih dalam proses administrasi teknis dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.

“Hingga bulan Mei, hanya tersisa satu kabupaten yang belum tersalurkan dan saat ini masih dalam proses, yaitu Kabupaten Nduga,” tegas Ribka.

Baca juga:  Inflasi Dunia dan Lockdown Tiongkok Peluang Bagi Petani Indonesia, Mendag Lutfi di WEF 2022: Jangan Dirusak Standar Ganda

Di sisi lain, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Hal ini bertujuan agar proses penyaluran anggaran untuk triwulan kedua dapat segera dilakukan tepat waktu.

“Jika pemerintah daerah telah merealisasikan dana tersebut untuk pelayanan kepada publik, maka segera lakukan pertanggungjawaban agar penyaluran pada triwulan kedua dapat segera dimintakan,” pungkasnya. (*/red)

Latest articles

Kapolri Suyudi Mutasi 6 Kapolda, Termasuk Papua Barat

0
JAKARTA, LinkPapua.id - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merotasi enam kepala kepolisian daerah (Kapolda) dalam mutasi jabatan di tubuh Polri. Salah satu posisi...

Gempa M 4,8 Guncang Sentani Papua

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

Kapolri Suyudi Mutasi 6 Kapolda, Termasuk Papua Barat

JAKARTA, LinkPapua.id - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merotasi enam kepala kepolisian daerah...

Gempa M 4,8 Guncang Sentani Papua

SENTANI, LinkPapua.id – Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,8 mengguncang wilayah Sentani, Papua. Badan Meteorologi,...

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang...