MANOKWARI, Linkpapua.id-Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Manokwari, Haryono M K May, SE., M.E., mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari agar segera membangun kerja sama strategis dengan Rumah Sakit Umum (RSU)Kemenkes Jayapura. Ini dianggap penting guna memperluas akses layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan penanganan medis cepat di luar cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dikatakan Haryono, langkah ini penting sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan merata bagi seluruh masyarakat Manokwari.
“Salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian serius adalah penanganan pasien Stroke yang sangat bergantung pada kecepatan tindakan medis dalam masa golden time, yakni sekitar lima jam pertama sejak serangan terjadi. Dalam rentang waktu tersebut, peluang pasien untuk pulih dan kembali mendekati kondisi normal sangat tinggi apabila tertangani secara optimal,”ungkap dia Kamis (14/5/2026).
Sebaliknya, keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko kecacatan permanen hingga kebutuhan perawatan seumur hidup, yang pada akhirnya menjadi beban berat bagi keluarga maupun pemerintah daerah.
“Secara geografis, kerja sama rujukan dengan RSU Kemenkes Jayapura sangat realistis karena jarak tempuh penerbangan langsung dari Manokwari ke Jayapura hanya sekitar dua jam. Namun, keterbatasan jadwal penerbangan yang belum tersedia setiap hari menjadi tantangan tersendiri,”tambah dia.
Ia meminta adanya skema rujukan cepat yang terintegrasi, dukungan pembiayaan yang jelas, serta koordinasi lintas sektor agar pasien darurat tidak kehilangan waktu emas untuk mendapatkan pertolongan.
Selain mendorong kerja sama layanan rujukan, politisi muda itu menilai Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesehatan Gratis perlu segera dibahas dan ditetapkan di Manokwari sebagai payung hukum yang kuat bagi pembiayaan layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi layanan di luar JKN.
“Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, saya berkomitmen untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses kesehatan yang adil. Jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan hidup sehat hanya karena terlambat tertangani atau terkendala biaya. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, karena kesehatan adalah hak dasar setiap warga,”tutupnya.(LP3/Red)
