MANOKWARI, Linkpapua.com- Jajaran Kodim 1801/Manokwari membantu aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengawasan di pintu masuk Manokwari, seperti pelabuhan dan bandara.
Hal itu disampaikan Dandim 1801/Manokwari, Kolonel Arm. Airlangga, terkait dengan hasil rapat koordinasi antara Kodim Manokwari dengan Pelindo IV dan KSOP, Senin (5/7/2021).
Kolonel Arm Airlangga mengatakan, kebijakan yang sinergis antara stakeholders dalam penanganan dan penanggulangan Covid–19 menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan untuk menekan laju penyebaran virus Covid–19.
“Tanpa adanya kebijakan yang sinergis dan saling mendukung, apalagi menyangkut soal ketegasan dan kesamaan pandangan di tataran implementasi kebijakan di lapangan, mustahil program penanggulangan ini akan efektif dijalankan,” katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, penting agar semua pihak saling mendukung, menghargai, dan tidak memberikan ruang yang lebih terbuka apalagi bertoleransi kepada siapa pun yang dikategorikan berpotensi melakukan penyebaran Covid–19 di wilayah Manokwari.
“Semua ada proses dan mekanismenya dalam menjaga pintu masuk, dan prosedur standar yang telah disepakati bersama dalam penanganan kepada mereka yang terindikasi positif,” ucapnya.
Ditambahkan Airlangga, pelabuhan dan bandara hanya merupakan salah satu variabel meningkatnya Covid-19 di Manokwari atau bahkan daerah lainnya.
Itu menjadi fokus perhatian bersama, tetapi menurutnya perlu lebih dalami spot lain yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19, seperti pasar, rumah makan, dan lain-lain.
Dalam rapat ini ditekankan bahwa pintu masuk melalui pelabuhan menjadi salah satu concern petugas nantinya dalam melakukan pengawasan.
Apalagi terkait dengan kapal besar yang berpenumpang 200-500 penumpang dengan lama perjalanan antara 6 hari-14 hari, yang sangat berpotensi menciptakan klaster Covid-19 yang masuk ke Manokwari.
Dalam rapat koordinasi ini pula Dandim 1801/Manokwari menyarankan perlunya dilakukan evaluasi dan upaya untuk lebih meningkatkan jumlah personel dan ketegasan kepada aparat di lapangan terkait dengan adanya kendala selama ini di pelabuhan.
“Selama ini penumpang yang turun sulit diarahkan oleh petugas ke tempat yang telah ditentukan untuk melakukan swab. Hal ini disebabkan karena kurangnya personil dan rendahnya kesadaran masyarakat,” ungkapnya.
Terkait penanganan protokol kesehatan ini, dirinya mengingatkan di Papua khususnya di Papua Barat penanganannya tidak bisa dilakukan secara general. Namun, harus secara spesifik karena karakteristik masyarakat, suku, pendidikan, dan kesadaran mereka bervariasi. (LP2/red)
