BPS Papua Barat Kerahkan 1.491 Petugas Sensus 2020

Published on

Manokwari-Petugas sensus penduduk di Provinsi Papua Barat, Selasa (1/9) mulai disebar untuk melakukan pencacahan di rumah-rumah warga.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menandai dimulainya sensus penduduk di provinsi tersebut pada acara kick off sensus penduduk yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di Manokwari, Selasa(1/9)

“Sensus Penduduk akan dilaksanakan selama satu bulan penuh dari tanggal 1 hingga 30 September 2020. Saya mengimbau masyarakat penerima petugas secara baik, berikan data secara lengkap dan jujur,” ucap gubernur.

Dominggus juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta semua pihak memberikan dukungan secara penuh kegiatan ini.

Baca juga:  Pembangunan Anjungan Papua Barat di TMII Sudah 90 Persen

“Kita membutuhkan data yang tepat dan akurat, termasuk data penduduk kita hari ini. Selama ini data penduduk kita masing-masing berbeda, kita butuh data resmi BPS. Itu yang akan kita pakai,” ucap Dominggus lagi.

Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia pada kesempatan itu menyebutkan bahwa, sensus penduduk tahap pertama sudah dilakukan pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Bahkan saat itu diperpanjang hingga 29 Mei 2020 karena Pandemi Covid-19.

Baca juga:  Pj Gubernur Papua Barat: Serapan Anggaran Belum Penuhi Syarat untuk Susun APBD-P

Sensus yang dilakukan dengan metode daring atau online itu tercatat sebanyak 60.223 atau 6,13 persen penduduk Papua Barat tersensus.

“Realisasi nasional pada sensus penduduk secara online mencapai 19,05 persen. Di Papua Barat kita bisa mencapai 6,13 persen,” kata Maritje.

Penduduk Papua Barat yang belum melakukan sensus secara online, katanya, akan dicatat melalui pencacahan akan dilaksanakan selama bulan ini. BPS Papua Barat menyiapkan sebanyak 1.491 petugas sensus yang akan mendatangi rumah-rumah warga.

Baca juga:  Belum Sepekan, Serapan Anggaran Papua Barat Naik 1 Persen

Dia menjelaskan, tujuan utama Sensus Penduduk 2020 untuk menyediakan data berupa jumlah,komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menurut de facto dan de jure. Data ini merupakan data dasar
yang sangat penting untuk membuat kebijakan diberbagai bidang seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya.

“Untuk itu kami mohon dukungan pemerintah daerah serta semua pihak, termasuk masyarakat. Tolong terima petugas kami secara baik selama menjalankan tugas,” pungkasnya. (LPB1/red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...