BINTUNI, Linkpapua.com- Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, geram mengetahui ada ratusan karung beras kemasan 10 kilogram bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat justru dikomersialkan. Beras untuk program kemanusiaan itu dijual di kios-kios.

Orang nomor satu di Teluk Bintuni itupun mendukung upaya kepolisian dari Polres Teluk Bintuni mengusut praktik tercela ini hingga tuntas.

“Silakan polisi usut masalah ini sampai tuntas. Temukan siapa otak di balik penyalahgunaan beras bantuan ini. Proses sesuai jalur hukum yang berlaku. Sudah keterlaluan,” kata Petrus, Selasa (7/9/2021).

Sikap tegas itu ia sampaikan karena mantan Kepala Bappeda Kabupaten Tambrauw ini tidak ingin masyarakat Teluk Bintuni hanya dijadikan objek dalam program bansos. Apalagi di tengah situasi seperti sekarang, ekonomi masyarakat sedang sulit akibat pandemi Covid-19.

“Saya tidak peduli siapa di balik praktik tidak terpuji ini. Saya mendukung kepolisian mengusut barang ini,” tegasnya.

Seperti diketahui, ratusan karung beras kemasan 10 kilogram atau total sebanyak yang seharusnya dibagikan ke masyarakat kurang mampu, ditemukan beredar ke kios-kios pedagang.

Jumlah ini menjadi bagian dari 5.917 karung atau sekitar 6 ton beras yang seharusnya dibagikan ke masyarakat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Teluk Bintuni, Ferdinan Mangalik, menjelaskan penyaluran beras bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu, tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, dalam hal ini Dinsos.

Ferdinan mengaku mendapatkan informasi akan adanya pembagian beras bantuan Kemensos itu melalui kontraktor pelaksana yang sudah ditunjuk dari pusat. Berbekal informasi itu, Ferdinan menghubungi Bulog di Manokwari, untuk memastikan kebenaran kabar tersebut.

“Saya mencari sendiri informasi itu ke Bulog di Manokwari, siapa-siapa yang akan menerima beras ini. Setelah saya crosscheck dan ternyata benar warga Bintuni. Saya mempersilakan kontraktor pelaksananya untuk menggunakan gudang kami. Kunci gudang saya serahkan ke mereka,” kata Ferdinan.

Ketika ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran di lapangan, Ferdinan sependapat dengan Bupati agar polisi mengusut masalah ini sampai tuntas.

“Karena setiap ada kejadian seperti ini, masyarakat selalu melihat kami (Dinsos) yang bersalah. Pemerintah daerah, Bupati, dan disoroti. Jadi agar masyarakat juga tahu siapa yang berbuat, silakan polisi mengusutnya. Kami mendukung itu,” pungkas Ferdinan. (LP5/red)