Dirjen BPU Mahkamah Agung: Pengadilan Tinggi Papua Barat Beroperasi Tahun Ini

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (BPU MA) Republik Indonesia, Bambang Myanto, mengatakan Pengadilan Tinggi Papua barat akan beroperasi tahun ini.

“Sementara kita akan beroperasi. Ada gedung yang sementara direnovasi yang nantinya akan ditepati sehingga tidak menunggu pembangunan gedung selesai,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Baca juga:  Hakim Vonis Ringan Harvey Moeis Dimutasi ke Pengadilan Tinggi Papua Barat

Saat ini juga sedang dilakukan pengujian terhadap personel yang nantinya akan mengisi Pengadilan Tinggi Papua Barat.

“Pengadilan Tinggi Papua Barat tidak menunggu gedung selesai baru beroperasi. Insyaallah tahun ini sudah bisa beroperasi,” katanya.

Kata dia, saat ini sementara dilakukan pengujian terhadap sejumlah nama yang nantinya akan mengisi Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Tekankan Revitalisasi Nilai Pancasila dalam Semua Dimensi Kehidupan

“Sementara melakukan pengujian untuk mempersiapkan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Ketua pengadilan tetap melakukan pengujian kelayakan, kalau dari ketua walaupun wakil ketua hanya akan dilakukan evaluasi kinerja. Akan mengupayakan untuk putra daerah,” ungkapnya.

Bambang juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah daerah yang diajukan untuk dibentuk pengadilan negeri.

“Pengadilan negeri di Papua barat apabila daerah itu membutuhkan maka akan dibentuk. Namun, dalam pembentukan ada kriteria. Tentu masalah jarak yang terlalu jauh dan perkara yang banyak menjadi alasan pembentukan,” jelasnya.

Baca juga:  DPR Papua Barat Rombak AKD Pekan Ini

Dia mengungkapkan, ada beberapa yang diusulkan, seperti Kabupaten Teluk Bintuni karena di daerah tersebut memiliki perkara yang cukup banyak. (LP9/Red)

Latest articles

DPRK Teluk Wondama Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Minta Pemkab Benahi PAD

0
TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Meski...

More like this

Tak Terhalang Domisili, Peserta JKN Asal Biak Rasakan Pelayanan Optimal di Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Kabupaten Biak, Papua, tetap memperoleh...

Dominggus Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gereja GKI Betel Bremi, Sumbang 500 Sak Semen

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung...

Raker Apindo Papua Barat Bahas Penguatan Investasi-Penciptaan Lapangan Kerja

MANOKWARI, LinkPapua.id– DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Papua Barat menggelar Rapat Kerja (Raker) I...