MKKS Protes ke Kemendagri, Minta Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK Tetap di Provinsi

Published on

JAKARTA, Linkpapua.com – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Papua Barat memprotes Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021. Salah satu pasal dalam PP itu mengembalikan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuaraan (SMA/SMK) dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.

Keluhan perwakilan MKKS Papua Barat ini disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Kemendagri, Makmur Marbun, di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

Baca juga:  2,3 Juta Keping Blanko KTP-el Sudah Terdistribusi ke Disdukcapil Daerah

Sejumlah perwakilan kepala sekolah ini tiba Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat di Jakarta bertepatan dengan rapat pembahasan tentang 21 rancapan peraturan daerah (Ranperda) Papua Barat secara virtual tentang penyelenggaraan pendidikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dengan Direktorat Jenderal PHD Kemendagri, kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Mereka langsung meminta waktu untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak yang tepat meski melalui virtual.

Baca juga:  Termasuk Papua Barat, Kemendagri Atensi 10 Provinsi dengan Tingkat Inflasi Tertinggi

Ketua MKKS Kabupaten Manokwari, Ariel, mengatakan amanat PP 106 Tahun 2021 pemerintah pusat terlalu cepat untuk mengambil keputusan mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke kabupaten/kota.

Padahal, ketika kewenangan pengelolaan SMA/SMK di tingkat provinsi, proses belajar mengajar sudah berjalan maksimal dan para siswa pun merasa nyaman.

“Sudah nyaman, namun tiba-tiba diubah yang tertuang dalam PP Nomor 106, maka kami minta pemerintah untuk segera merevisi PP 106 itu,” kata Ariel.

Baca juga:  Inflasi Papua Barat Naik di Bulan Maret, ini Komoditas Penyumbang Terbesar

Ketua MKKS Kota Sorong, Johannes Sagrim, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus melihat persoalan ini.

“Kami minta kepada pemerintah pusat untuk segera merevisi atau sekalian mencabut PP Nomor 106 karena sangat merugikan kami guru. Akan berdampak buruk terhadap kami,” ucap Johanes.

Aspirasi MKKS ini ditanggapi positif Direktur PHD Kemendagri, Makmur Marbun. “Kami akan tindak lanjuti. Karena itu berikan waktu kepada kami,” kata Marbun. (LP2/Red)

Latest articles

3 Organisasi Tolak Pemotongan DBH Migas Papua Barat 81 Persen, Minta...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Tiga organisasi masyarakat di Papua Barat menolak rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas hingga 81 persen pada 2027. Mereka meminta...

More like this

3 Organisasi Tolak Pemotongan DBH Migas Papua Barat 81 Persen, Minta Prabowo Turun Tangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Tiga organisasi masyarakat di Papua Barat menolak rencana pemotongan Dana Bagi...

Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat Naik di 2026, Pendidikan-Kesehatan Membaik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat naik menjadi 69,30 pada 2026,...

DPRP Papua Barat Tunggu KUA-PPAS dari Pemprov, Pembahasan APBD 2027 Terancam Mepet

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat masih menunggu dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas...