Usulan Calon Kepala Sekretariat dan PUMK Panwaslu, Bawaslu Bintuni Surati Kepala Distrik

Published on

TELUK BINTUNI, Linkpapua.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Bintuni melayangkan surat Nomor: 004/KP.01.00 SEK.PB-11/10/2022 perihal permohonan pengusulan nama calon kepala sekretariat dan pemegang uang muka kerja (PUMK) panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) tingkat kecamatan.

Langkah ini untuk mendukung mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang panwaslu tingkat kecamatan atau distrik.

Surat ditujukan kepada seluruh kepala pemerintahan di tingkat kecamatan atau distrik tersebut mengacu pada pedoman Nomor: 314/HK.01.00/KI/09/2022 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga:  3 Personel Polda Papua Barat Divonis Bersalah Kasus Kekerasan Seksual, Keluarga Desak Proses Etik

Hal itu seperti disampaikan Koordinator Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Teluk Bintuni, Fadly Liptiay, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/10/2022).

“Jadi, nantinya melalui surat itu, kami akan merekrut tenaga-tenaga ASN (aparatur sipil negara) di tingkat distrik. Guna membantu pelaksanaan kinerja daripada komisioner tingkat distrik atau kecamatan yang didapatkan dari rekomendasi kepala-kepala distrik se-Kabupaten Teluk Bintuni,” kata Fadly.

Fadly menjelaskan, sesuai dalam pedoman di atas dapat disebutkan nama calon kepala sekretariat panwaslu kecamatan yang didapatkan dari kepala distrik (camat) setempat dengan mengirimkan nama-nama sebanyak tiga orang dengan syarat kriteria.

Baca juga:  Anisto Tegaskan Parpol Pendukung Yo Join tanpa Mahar: Tulus untuk Perubahan

Pertama, yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkat atau golongan ruang serendah-rendahnya penata muda (lll/a) dengan melampirkan, fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP dan karpeg.

Kedua, yang bersangkutan tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional. Ketiga, memiliki jenjang pendidikan formal paling rendah SMA atau sederajat.

Baca juga:  Buka Bimtek, Ketua KPU Papua Barat Harap Kerja Penyelenggara Makin Matang

Keempat, yang bersangkutan bekerja pada perangkat daerah yang membidangi tata pemerintahan, kesatuan bangsa, dan politik.

Kelima, nama-nama yang bersangkutan dapat diserahkan kepada Sekretariat Bawaslu Teluk Bintuni dengan selambat-lambatnya pada 20 Oktober 2022 mendatang.

Pihaknya juga berharap berdasarkan surat yang telah dilayangkan ini para kepala Distrik dapat segera merespons baik sehingga dapat membantu tugas-tugas para komisioner Panwaslu tingkat distrik. (LP5/Red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Skema DBH Migas, Bupati Bintuni Usul 100 Persen Penerimaan Diatur Khusus

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengusulkan agar 100 persen penerimaan Dana...