28.5 C
Manokwari
Selasa, Maret 3, 2026
28.5 C
Manokwari
More

    DPRD Wondama Kritik Sektor Pendidikan: Mutu Rendah, Guru tak Merata

    Published on

    WASIOR, linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama mengkritisi sektor pendidikan di daerah itu yang belum banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Mutu layanan pendidikan dinilai masih belum mencapai standar yang dipersyaratkan.

    Untuk itu DPRD mendorong perlu adanya terobosan untuk bisa mendongkrak kualitas pendidikan. DPRD menyebut, untuk mencapai standar yang diharapkan dibutuhkan suntikan anggaran.

    “Di antaranya, kita butuh penyediaan anggaran untuk bantuan pendidikan atau beasiswa bagi siswa dari kalangan kurang mampu terutama untuk masyarakat asli Wondama,” demikian Ketua Komisi C Remran Sinadia di hadapan rapat paripurna saat membacakan rekomendasi DPRD menanggapi LKPJ bupati, Jumat pekan lalu.

    Baca juga:  Masyarakat Adat Kecam Bupati Kasihiw, Dinilai Kriminalisasi Pius Nafurbenan

    Menurut Remran, selain anggaran, penambahan tenaga guru terutama pada sekolah-sekolah di wilayah terpencil dan terjauh juga harus diprioritaskan. Ia juga mendorong penyediaan sarana prasarana (sarpras) pendukung berupa rumah tinggal bagi guru, laboratorium dan perpustakaan serta jaringan listrik dan internet ke sekolah.

    “Termasuk pemberian tunjangan yang layak bagi guru PNS maupun honorer yang bertugas di daerah yang jauh dan terisolir,” terang dia.

    Baca juga:  Program ADiK, 167 Mahasiswa Papua Barat Dikirim ke 98 Kampus di RI

    Remran menilai, dalam mendukung kualitas SDM sektor pendidikan juga dibutuhkan penempatan pejabat yang objektif. Mengedepankan kompetensi.

    “Penempatan pejabat maupun PNS pada Dinas Pendidikan harus memperhatikan aspek kompetensi dan kemampuan yang berkorelasi dengan dunia pendidikan,“ lanjut Remran.

    Lembaga legislatif itu juga merekomendasikan agar penempatan tenaga guru dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan tidak menumpuk pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.

    Baca juga:  Ombudsman dan DPR Papua Barat Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik

    Selanjutnya, optimalisasi Dana BOS dan BOSDa untuk peningkatan mutu pendidikan dengan pengawasan secara berkala oleh Dinas Pendidikan.

    “Pengangkatan kepala sekolah harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman melalui proses seleksi,“ imbuh Remran.

    Bupati Hendrik Mambor melalui sambutan tertulis dibacakan Wakil Bupati Andarias Kayukatuy menyatakan Pemkab akan memperhatikan saran dan masukan DPRD yang termuat dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPj Kepala Daerah tahun 2022. (Rex)

    Latest articles

    Fraksi Golkar DPRP Papua Barat Usul Gelar Rapat Bahas Aspirasi soal...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.id - Fraksi Golkar DPRP Papua Barat mengusulkan kepada pimpinan dewan untuk menggelar rapat guna membahas aspirasi masyarakat terkait kedudukan Polri. Usulan ini...

    More like this

    Polri Gelar Operasi Ketupat 13-25 Maret, Kerahkan 161 Ribu Personel Gabungan

    JAKARTA, Linkpapua.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa, Polri bakal menggelar Operasi...

    Dubes Iran Sebut 555 Orang Tewas Akibat Serangan Israel-AS, Banyak Anak-Anak

    JAKARTA, LinkPapua.id - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkap data terkait jatuhnya...

    Bupati Lepas Tim Safari Ramadan, Perkuat Silaturahmi dan Syiar Islam

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Bupati Manokwari, Hermus Indou, secara resmi melepas tim Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 pada...