Papua Barat Punya 1.052 Posyandu, Bisa Lebih Cepat Atasi Stunting-Kemiskinan Ekstrem

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com– Sebanyak 1.052 pos pelayanan terpadu (Posyandu) digadang-gadang menjadi ujung tombak penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat. Jika efektif berjalan, dukungan wadah ini akan mempercepat implementasi program.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Perorangan kepada wartawan, Jumat (5/5/2023) mengatakan, posyandu merupakan pusat pelayanan terdepan untuk masyarakat. Posyandu adalah wadah sentral yang bisa menyentuh sampai pelosok.

Baca juga:  Pj Gubernur Papua Barat Ingin Aktifkan Kembali BLK

“Namun selama ini penggerak posyandu dari tenaga puskesmas di setiap posyandu untuk melakukan pelayanan ibu hamil, bayi, balita dan imunisasi. Papua Barat dan Papua Barat Daya sendiri memiliki 1.052 posyandu,” paparnya.

Otto mengungkapkan, dari jumlah tersebut ada sejumlah posyandu yang tidak aktif. Kata dia ke depan akan diaktifkan dalam rangka penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Seleksi Atlet untuk Pornas Bapor Korpri 2025 di Palembang

“Ada juga yang tidak aktif dan pak gubernur minta agar yang tidak aktif di aktifkan kembali sehingga bisa melayani masyarakat. Prioritas sekarang memberikan asupan gizi dan pak gubernur sendiri sudah menjadi anak asuh untuk beberapa anak di Papua Barat, ” ujar Otto

Selama ini posyandu sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksi namun dinas kesehatan akan terus melakukan pendampingan terhadap posyandu. qKata dia, Penjabat Gubernur Papua Barat berharap semua sektor terlibat di posyandu dalam rangka penghapusan stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.

Baca juga:  Bantuan Rp10,7 Miliar dari Kemenkeu, Pemprov Papua Barat Rencana Salurkan ke UMKM

Dia juga berharap agar seluruh OPD juga bisa menjadi pembina dalam posyandu yang ada. (LP9/Red)

Latest articles

DBH Migas Papua Barat Dipangkas 80 Persen, DPRP Siapkan Perlawanan Lewat...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyiapkan perlawanan melalui jalur politik dan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk meminta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH)...

More like this

DBH Migas Papua Barat Dipangkas 80 Persen, DPRP Siapkan Perlawanan Lewat Jalur Politik

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyiapkan perlawanan melalui jalur politik dan komunikasi langsung...

Tim Pemekaran DOB Papua Barat Bakal Turun ke Kabupaten, Serap Aspirasi 2 Wilayah Adat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Tim pemekaran daerah otonomi baru (DOB) DPRP Papua Barat bersiap turun...

DPRP Papua Barat Dorong Perda Pemekaran Distrik, Syarat 10 Kampung Dinilai Memberatkan

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat mendorong penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pemekaran distrik...