Anggota TNI Korban Penggandaan Kredit Tersebar di Berbagai Daerah, Kejati PB Sebar Penyidik

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejari) Papua Barat (PB), Harli Siregar, mengungkapkan kasus penggandaan kredit yang melibatkan anggota TNI tersebar di berbagai daerah, mulai dari Manokwari hingga Teluk Bintuni dan beberapa daerah lainnya di Papua Barat.

Untuk itu, penyidik kejaksaan serta unsur TNI akan dikerahkan ke daerah-daerah tersebut guna melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

“Jadi, korban ini tidak hanya ada di satu tempat, tetapi di daerah-daerah seperti Teluk Bintuni. Tadi saya sudah tanda tangan surat tugas agar penyidik melakukan pemeriksaan di daerah,” kata Harli, Jumat (7/6/2024).

Baca juga:  Forum Honorer Kecewa Kinerja Penyidik Polda PB: Tersangka Dibiarkan Keliaran

Diduga sebanyak 58 anggota TNI menjadi korban penggandaan kredit yang dilakukan oknum bendahara TNI yang diduga bekerja sama oknum pegawai Bank BRI Cabang Manokwari.

Pada 2022, para anggota TNI tersebut mengajukan kredit dengan nilai Rp100 juta, tetapi oknum bendahara TNI dan oknum pegawai bank menaikkan jumlah kredit menjadi Rp200 juta. Ironisnya, pemilik SK hanya menerima Rp100 juta, sementara sisa Rp100 juta diambil oknum bendahara, dengan anggota TNI harus menanggung biaya kredit penuh.

“Jadi, kalau koneksitas ini berarti satu peristiwa pidana yang dilakukan unsur sipil dan unsur TNI atau Militer. Jadi, kita sebagai penyidik (jaksa) bersama-sama dengan penyidik TNI juga melakukan penyelidikan,” jelas Harli.

Baca juga:  Vaksinasi Sambut HUT Ke-76 RI, Pangdam Kasuari: Kita Harus Merdeka dari Covid-19

Sementara itu, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti, Yohanes Akwam, mengapresiasi langkah Kejati Papua Barat dalam upaya penegakan hukum terkait kasus penggandaan kredit ini. Dia menyebut hal ini sebagai penanganan kasus yang unik dan pertama di tanah Papua dalam konteks koneksitas.

“Ini kasus yang unik dalam proses penegakan hukum di Papua Barat. Ada kejahatan perbankan yang dilakukan oknum TNI,” katanya.

Baca juga:  Wakil Jaksa Agung RI Kunker ke Papua Barat

Yohanes juga menilai kasus ini sebagai bentuk kejahatan perbankan dan korupsi yang dilakukan oknum bendahara dan oknum pegawai bank milik negara.

“Kami meminta kepada jaksa bidang militer agar segera kooperatif mendorong penyelesaian kasus ini sehingga tidak ada kesan hanya melempar bola panas ke publik tanpa ada ujung persoalan,” tuturnya.

Yohanes meminta penyidik untuk terus mengembangkan kasus koneksitas ini karena terdapat indikasi keterlibatan pihak-pihak besar di bank maupun di lingkup TNI. (LP2/red)

Latest articles

Komisi A DPRK Teluk Wondama Minta Tambah Dapur MBG: Sudah Over!

0
TELUK WONDAMA, LinkPapua.id - Komisi A DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, meminta penambahan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu disampaikan setelah DPRK...

More like this

Fraksi NasDem Bersatu Soroti APBD Papua Barat 2025: Raih WTP, tapi PAD Tak Capai Target

MANOKWARI, LinkPapua.id– Fraksi NasDem Bersatu DPRP Papua Barat meminta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Papua...

Fraksi PDIP DPRP Papua Barat Cecar APBD 2025, Realisasi Anggaran-Aset Daerah 

MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRP Papua Barat mempertanyakan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan...

Pemkab Manokwari Siapkan Digitalisasi Pajak untuk Perkuat PAD

MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna...