Pemprov Papua Barat akan Tertibkan Puluhan Kendaraan Dinas Pejabat 

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemprov Papua Barat akan menertibkan penggunaan kendaraan dinas di kalangan pejabat. Penertiban dilakukan setelah pemprov menemukan sejumlah randis yang beroperasi di luar kepentingan kedinasan.

Hal ini disampaikan Penjabat Sekda Papua Barat Yacob Fonataba, Senin (26/8/2024). Yacob mengatakan, menertibkan randis perlu dilakukan agar kerja kedinasan lebih efektif.

Baca juga:  Fraksi Otsus Minta Program Afirmasi TNI/Polri Disosialisasikan Lebih Dini

“Pajak kendaraan baik roda dua maupun roda empat itu dibayarkan oleh kita di keuangan. Jangan sampai kendaraan tidak operasional di kantor tapi kita bayar pajaknya,” terang Yacob.

Menurut Yacob, randis seharusnya beroperasi untuk mendukung program-program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Karena itu ia menekankan pimpinan, pejabat eselon III, eselon IV, sekretaris untuk mendata secara baik kendaraan yang efektif digunakan untuk dinas.

Baca juga:  BNN Klaim Peredaran Narkoba di Papua Barat Sudah Sampai ke Desa

“Kalau ada kedapatan kendaraan sudah tidak bisa aktif tolong dilaporkan untuk kita ambil langkah-langkah selanjutnya. Jangan sampai dia jadi aset nanti kita punya MCP-nya rendah,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Yacob juga menekankan untuk pimpinan, pejabat eselon III, sekretaris untuk memverifikasi dengan baik honorer yang benar-benar aktif bekerja. Mereka harus diverifikasi secara faktual berdasarkan daftar absennya.

Baca juga:  Dominggus: Tak Ada Terkotak-kotak Lagi, Kemenangan Doamu untuk Semua

“Jumlah yang akan kita proses pengangkatan itu terbatas. Sementara sekarang jumlah yang sekarang di OPD sangat banyak. Maka kita perlu melakukan verifikasi dengan baik agar semua pihak dapat menerima,” imbuh Yacob.(LP14/Red)

Latest articles

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan negara tidak cukup diukur dari jumlah temuan audit atau nilai...

More like this

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus Berdampak ke Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan...

‎Buka Konferensi Sinode XII Kingmi, Wagub Papua Barat Dorong Gereja Perkuat Kemandirian dan Tata Kelola

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mendorong Gereja Kemah Injil...

‎BPK Papua Barat Gandeng Media, Tekankan Akurasi Pemberitaan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menggandeng insan pers untuk...