Sah, 771 CPNS dan 512 PPPK Pemprov Papua Barat Kantongi SK

Published on

MANOKWARI,Linkpapuabarat.com-Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Rabu (24/12) menyerahkan surat keputusan (SK) bagi 1.283 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sebanyak 1.283 pegawai itu terdiri dari 771 CPNS dan 512 sisanya PPPK. Sebelumnya mereka mengabdi sebagai pegawai honorer di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Baca juga:  Polresta Manokwari Juara II Lomba Video Kreatif Kompolnas "Polisi: Benci, tapi Rindu"

“Setelah Terima SK segera menghadap pimpinan masing-masing sehingga mendapat arahan. Dengan SK ini kalian bisa tahu akan bertugas di instansi apa,” kata Gubernur pada kegiatan itu.

Dominggus mengutarakan bahwa 1.283 pegawai ini sudah mengabdi cukup lama di Pemprov Papua Barat. Mereka diimbau tidak menyia-nyiakan jerih payah yang dilakukan selama ini.

Baca juga:  Polri Tuntaskan Olah TKP Hilangnya Iptu Tomi, Segera Olah Data Temuan

“Butuh waktu lama hingga kalian hari sah menjadi CPNS dan PPPK. Bersyukur atas berkat yang Tuhan beri, selanjutnya kalian harus jadi berkat bagi orang lain melalui tenaga serta ide yang kalian punya untuk pembangunan,” ucap Gubernur lagi.

Mandacan mengimbau CPNS dan PPPK ini bekerja secara disiplin dan tanggungjawab. Selain gaji mereka dipastikan memperoleh tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) setiap bulan.

Baca juga:  Satgas : ASN terus waspadai COVID-19

“Untuk PPPK awalnya kita siapkan gaji dari APBD, namun setelah ada peraturan presiden gaji mereka akan ditanggung APBN,” sebut Mandacan.

Dia menambahkan pembayaran TPP dilakukan sesuai kinerja pegawai. Pegawai diimbau rutin masuk kantor dan melaksanakan tugas masing-masing. (LPB1/red)

Latest articles

Tambang Ilegal di Kali Waserawi Digerebek, Polisi Sita 6 Excavator dan...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat bersama Timsus Orion, Brimob, dan Tim Tipidter berhasil membongkar aktivitas pertambangan tanpa izin atau _illegal...

More like this

Hasani Ulman Ungkap Status Sertifikat Hak Ulayat Eks PTPN II Prafi Bisa Picu Konflik Agraria

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPR Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman...

DPRP Kritik Proses Masuk Investasi ke Papua Barat: Jangan Jadikan Lembaga Adat ‘Pemadam Kebakaran’

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman...

96 Calon Penerima Hibah Papua Barat, Kesbangpol Tunggu APBD Perubahan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat masih menunggu pembahasan...