MANOKWARI, LinkPapua.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Pembangunan Pemuda Indonesia Timur (KP2IT) Papua Barat mendesak Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, segera membentuk tim audit untuk menelusuri penggunaan aset daerah selama tiga tahun terakhir.
Desakan ini muncul sebagai respons terhadap keresahan Gubernur Papua Barat terkait pengelolaan aset saat memimpin apel perdana pekan lalu.
Ketua DPD KP2IT Papua Barat, Pilatus Lagowan, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat perlu segera melakukan audit guna memastikan aset daerah dikelola dengan baik dan transparan.
“Kami tidak ingin Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengawali kerja dengan di buat repot masalah aset-aset daerah selama tiga tahun masa periode pemerintahan penjabat gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, lebih tepat kami mendorong agar Gubernur membentuk tim audit investigasi aset Pemprov Papua Barat,” ujar Pilatus dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).
Menurutnya, dalam 100 hari kerja pertama, tim investigasi tersebut harus memastikan bahwa penggunaan aset dan keuangan daerah sudah sesuai aturan.
“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur seharusnya mengawali pemerintahan dengan menjalankan visi dan misi. Namun, saat keduanya mengawali kerja justru dibuat memikirkan masalah-masalah yang seharusnya sudah dibereskan oleh para pimpinan OPD dan pimpinan sebelumnya,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengungkapkan kegeramannya saat apel perdana di Kantor Gubernur, Senin (10/3/2025). Dia mempertanyakan ketidaksiapan kendaraan dinas gubernur dan wakil gubernur, padahal proses Pilkada 27 November 2024 telah selesai tanpa sengketa, sehingga ada cukup waktu untuk menyiapkan fasilitas tersebut.
“Jadi, tidak ada alasan masalah waktu untuk menyediakan mobil dinas bagi gubernur dan wakil gubernur,” tegasnya.
Selain itu, dia juga menekankan bahwa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang bekerja baik tidak perlu takut dengan pergantian kepemimpinan.
“Bagi kepala OPD sepanjang kerja baik kenapa harus takut, kerja baik duduk layani rakyat kenapa harus takut. Bagi ASN yang tidak netral saat pilkada itu jadi catatan saya,” tuturnya. (LP2/red)
