MANOKWARI, LinkPapua.com – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menepis tudingan bahwa lembaga legislatif yang dipimpinnya boros anggaran karena kerap menggelar rapat di hotel. Dia menegaskan, kondisi itu terjadi karena DPR Papua Barat hingga kini tidak memiliki kantor yang layak sejak gedung lama dibakar pada 2019 lalu.
“Pernyataan itu terlalu berlebihan, tetapi saya terima kasih karena menjadi kritikan membangun bagi kami DPR Papua Barat untuk harus memiliki kantor sendiri yang representatif,” ujar Orgenes dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).
Orgenes menjelaskan, setelah insiden pembakaran gedung DPR Papua Barat beberapa tahun lalu, para anggota dewan terpaksa menjalankan berbagai kegiatan di hotel karena keterbatasan ruang dan fasilitas di kantor sementara yang saat ini dipinjam dari Dinas Pertanian Papua Barat.
“Mau tidak mau, ya, berbagai kegiatan seperti rapat paripurna istimewa selalu kita lakukan di hotel. Di hotel juga hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja, tidak setiap hari sampai berkantor di hotel, itu tidak benar,” katanya.
Lebih lanjut, Orgenes mengungkapkan, ruangan rapat kantor saat ini hanya cukup untuk 10 sampai 12 orang. Bahkan ruang pimpinan hanya bisa menampung 7 sampai 8 orang. Masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi secara berkelompok, terpaksa ditemui di luar atau turun langsung ke lapangan.
“Rapat internal pun kadang sesak dan harus dipaksanakan. Begitu juga ruangan pimpinan. Ruangan saya itu hanya bisa tampung 7 sampai 8 orang. Bagaimana kita mau terima masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi, apalagi mereka datang dalam jumlah yang banyak,” ketusnya.
Orgenes mengungkapkan, DPR Papua Barat telah beberapa kali mengusulkan pembangunan kantor baru dalam setiap pembahasan rancangan APBD, tetapi hingga kini belum diakomodasi pemerintah provinsi.
“Terkait hal tersebut, kami juga sudah melakukan lobi-lobi ke pusat agar bisa mendapat sharing dana dari pemprov dan pemerintah pusat untuk pembangunan kantor” ucapnya.
Dia berharap pembangunan bisa dimulai tahun ini sehingga anggota DPR Papua Barat dapat menikmati fasilitas kantor yang layak sebelum masa jabatan berakhir sekaligus memberi warisan kelembagaan bagi anggota dewan periode berikutnya.
“Cukup sudah lima tahun periode sebelumnya kami usulkan dan tidak diakomodir. Tahun ini tetap harus action di lapangan, pembangunan harus dilakukan,” tambahnya. (LP14/red)
