MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa (barjas) melalui penerapan Katalog Elektronik Versi 6 (V6).
Upaya ini ditandai dengan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) konsolidasi pengadaan dan pemanfaatan e-katalog V6 yang digelar di Aston Niu Hotel, Manokwari, Selasa (27/5/2025).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, mengatakan Katalog Elektronik V6 merupakan langkah strategis dalam transformasi digital pengadaan barjas. Katalog ini secara resmi diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto pada 12 Desember 2024 lalu di Istana Negara, Jakarta.
“Dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Selain mempermudah proses pembayaran, Katalog V6 juga memungkinkan e-audit dan monitoring transaksi secara real time. Sistem ini diklaim mempercepat proses pengadaan sekaligus memudahkan pencarian informasi.
Namun, Werinussa mengakui implementasi sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di Papua Barat. Berdasarkan evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2024, Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) untuk area pengadaan barjas di Papua Barat masih jauh dari harapan, dengan nilai rata-rata hanya 20 dari total 100 poin. Meski Pemprov Papua Barat mencatat skor tertinggi yakni 37,9, angka ini tetap belum memenuhi kategori baik.
Menurutnya, nilai IPK yang belum optimal ini disebabkan antara lain belum terpenuhinya bukti dukung pelaksanaan proyek strategis secara konsolidasi dan melalui e-purchasing. Ini karena masih minimnya pemahaman SDM pengadaan terhadap mekanisme konsolidasi dan katalog V6.
Werinussa juga menyoroti kesiapan infrastruktur serta kemampuan SDM pengguna Katalog V6 yang dinilai belum sepenuhnya memahami proses bisnis pengadaan elektronik.
Sementara itu, ketua panitia bimtek, Surya Mihardja, menambahkan kegiatan ini diadakan sebagai respons atas banyaknya kendala yang dihadapi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UK PBJ) dalam menerapkan Katalog V6.
“UK PBJ banyak berkonsultasi kepada kami terkait pengggunaan Katalog V6. Berdasarkan kendala tersebut dan dalam meningkatkan IPK, maka kami pandang perlu melakukan bimtek ini,” ungkapnya.
Peserta bimtek terdiri atas perwakilan perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kabupaten yang hadir langsung di antaranya Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, dan Manokwari. Sementara, Kaimana dan Fakfak mengikuti secara daring. (LP14/red)
