MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Golkar DPR Papua Barat menyatakan dukungan terhadap penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 menjadi Perda. Namun dalam pandangan akhirnya, Golkar menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah 3T dan penguatan data orang asli Papua (OAP).
Penyampaian pandangan akhir tersebut digelar dalam rapat paripurna DPR Papua Barat di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (4/8/2025). Setiap fraksi memberikan catatan dan usulan strategis terhadap dokumen RPJMD sebelum disahkan menjadi Perda.
Pandangan akhir Fraksi Golkar disampaikan Ahmad Kudus. Dia menyoroti tujuh misi utama dalam dokumen RPJMD yang dinilai sejalan dengan visi Papua Barat, yakni aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.
“Fraksi Partai Golkar menilai pentingnya percepatan peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, termasuk penguatan infrastruktur tenaga medis serta layanan kesehatan primer. Kemudian renovasi dan realistis distribusi Fakultas Kedokteran Universitas Papua dari Kabupaten Sorong direlokasi ke Manokwari,” ujarnya.
Golkar juga mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas unggulan di tiap kabupaten. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sektor pertanian, Golkar mendukung pembangunan kawasan sentra produksi pangan. Mereka mencontohkan kemitraan antarwilayah seperti Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Cianjur untuk alih teknologi pertanian.
Program ini diharapkan bisa meningkatkan konektivitas dan mutu hasil pertanian. Sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi komunitas pertanian unggulan.
Golkar juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan, pesisir, dan kawasan 3T. Pembangunan itu meliputi layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, elektrifikasi, dan perumahan layak.
“Hal ini meliputi pembangunan dan perluasan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung tersebut perlunya informasi digital dan konektivitas informasi khususnya di wilayah 3T yang selama ini tertinggal dari arus digitalisasi pemenuhan layanan dasar, seperti elektrifikasi, air bersih, sanitasi dan rumah layak huni yang menjadi pondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat di kampung-kampung. Serta peningkatan infrastruktur konektivitas antarkampung distrik dan kabupaten hanya dapat dicapai jika seluruh wilayah tanpa terkecuali mendapatkan infrastruktur yang layak dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” paparnya.
Pada misi pelestarian budaya, Golkar menilai perlu adanya perlindungan situs-situs keagamaan sebagai warisan sejarah. Upaya ini dinilai mampu memperkuat toleransi antarumat beragama di Papua Barat.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis data. Penguatan sistem informasi pembangunan daerah dipandang sebagai langkah strategis menuju pemerintahan yang transparan dan cerdas.
Terakhir, Golkar menekankan optimalisasi otonomi khusus demi kesejahteraan OAP. Mereka mengusulkan penguatan basis data OAP agar kebijakan afirmatif lebih tepat sasaran.
Fraksi Partai Golkar rekomendasikan penguatan basis data OAP sebagai pondasi kebijakan afirmasi yang tepat sasaran. Pengembangan dan pemutakhiran data orang asli Papua hendaknya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi lintas sektor.
Dengan berbagai catatan tersebut, Golkar tetap mendukung penetapan RPJMD menjadi Perda.
“Dengan berbagai sikap dan rekomendasi maka fraksi Golkar menerima ranperda tentang RPJMD untuk ditetapkan menjadi perda,” tutup Ahmad Kudus. (LP14/red)
