Disorot Soal Mobil Dinas Bernilai Rp 13 M, Ini Jawaban Kepala BPKAD Manokwari

Published on

MANOKWARI, Linkpapuabarat.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Manokwari, Ensemy Mosso menjawab pertanyaan Fraksi Golkar Bersatu terkait anggaran senilai 13 Miliar di BPKAD yang diperuntukkan untuk pembelian mobil dinas. Ia menyebut, mobil dinas tersebut bukan untuk BPKAD namun akan diberikan kepada OPD, organisasi keagamaan dan sekolah.

“Jadi itu bukan untuk BPKAD. Sesuai dengan Permendagri, kendaraan yang diusulkan oleh dinas-dinas semua dikumpulkan di BPKAD sebagai OPD yang membidangi aset. Agar lebih jelas  didata,” jelas Mosso, Rabu (24/2/2021).

Baca juga:  DPC PKB Manokwari Bakal Buka Penjaringan Kepala Daerah Bulan Mei

Ia menjelaskan, tahun-tahun sebelumnya ditemukan pengadaan kendaraan yang gelondongan. Akibatnya saat ini pihaknya masih melakukan pendataan sesuai dengan temuan BPK berkaitan dengan aset itu.

Karenanya, agar temuan serupa tak terulang ungkap Mosso, seluruh aset termasuk mobil dinas dikumpulkan melalui BPKAD. Sebelum nanti diserahkan ke masing masing pihak.

Baca juga:  Legislator DPR RI Obet Rumbruren Sosialisasi Program MBG di Manokwari, Soroti Logistik 

Sebelumnya, pengadaan mobil dinas bernilai Rp 13 miliar ini menuai sorotan DPRD. Selain karena seluruhnya terdata atas nama BPKAD, nilainya juga dianggap terlalu fantastis.

Pengadaan mobil dinas ini dialokasikan dalam APBD 2021. Sejak pembahasan awal, mobil dinas sudah menuai prokontra.

Mosso mengatakan, kendaraan tersebut diperuntukkan bagi sejumlah sekolah maupun organisasi-organisasi keagamaan dan OPD. Menurutnya, nilainya tampak mencolok karena itu adalah angka komulatif secara keseluruhan.

Baca juga:  Peresmian Nama Polres Manokwari jadi Polresta Tunggu Skedul Sejumlah Pejabat

“Kan sebelumnya ada beberapa TK dan PAUD yang belum dapat kendaraan dinas itu yang akan diberikan tahun ini. Termasuk di organisasi dan OPD. Itu yang diakumulasi nilainya Rp 13 miliar,” tambahnya.

Meskipun demikian, Mosso mengaku memang sudah seharusnya di tengah pandemi Covid-19 program unit-unit kerja punya skala prioritas. Artinya, program harus melihat asas kepentingan dan manfaat. (LPB3/red)

Latest articles

DPRP Papua Barat Soroti Perdasus Hak Keuangan MRPB Tak Berubah 14...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menyoroti Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang kedudukan protokoler dan hak keuangan pimpinan serta anggota...

Gibran Ingin Mengundurkan Diri dari Wapres

More like this

PPP Manokwari: DPP Jangan Tunda Pelantikan Sekjen dan Waketum Baru

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mendesak Dewan...

Pemkab Manokwari Koordinasikan Pengendalian Harga Bapok Jelang Nataru

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menggelar rapat koordinasi Sub Tim Barang Kebutuhan...

Pemkab Manokwari Terapkan SP2D Online, Proses Pencairan Anggaran Kini Lebih Cepat

MANOKWARI, Linkpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)...