MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan fokus pada tiga agenda utama pembangunan daerah. Dia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat untuk meneliti dan mengkaji dokumen anggaran tersebut agar keputusan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Dia menyebut penyampaian nota keuangan ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Agenda ini dilangsungkan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat yang digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Jumat (12/12/2025).
“Pada kesempatan ini kami menyampaikan Rancangan APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2026 kepada DPR Papua Barat untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama,” ujar Dominggus.
Dominggus menjelaskan prioritas pembangunan tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Papua Barat. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia (SDM).
Pemerintah juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Program tersebut dikemas dalam tiga agenda utama: Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif, yang mulai dijalankan sejak 2025.
Secara umum, Dominggus memaparkan gambaran besar Rancangan APBD 2026, yaitu pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp4,408 triliun dan belanja daerah sebesar Rp4,468 triliun. Pendapatan terdiri dari PAD sebesar Rp645,36 miliar dan transfer pusat mencapai Rp3,76 triliun.
Adapun rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsuddin Seknun serta dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dan jajaran Forkopimda. Syamsuddin menyampaikan bahwa dokumen APBD 2026 akan menjadi dasar bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan pada tingkat berikutnya.
“DPR berkomitmen melaksanakan pembahasan secara transparan dan tetap mementingkan kepentingan rakyat Papua Barat,” katanya. (LP14/red)
