Kado Natal-Tahun Baru, Bupati Teluk Bintuni Lantik 199 Pejabat

Published on

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy melantik 199 pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, sebagai kado Natal 2025 dan tahun baru 2026. Pelantikan ratusan pejabat itu digelar di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati, Senin (21/13/2025).

“Hal ini menegaskan keberpihakan pemerintah untuk pemberdayaan orang asli Papua (OAP). Pemerintah daerah memberikan ruang dan kepercayaan yang luas kepada ASN OAP untuk tampil sebagai pemimpin, pengelola, dan pengambil keputusan,” kata Bupati Anisto, sapaan akrab Yohanis.

Baca juga:  Wabup Sebut RPJMD Teluk Bintuni Merepresentasi Semua Kepentingan

Pelantikan tersebut menjadi agenda yang telah lama ditunggu sejak Yohanis dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 di Istana Negara. Agenda ini sekaligus menandai pengisian struktur birokrasi menjelang Natal dan tahun baru.

Pejabat yang diambil sumpahnya terdiri atas 92 pejabat eselon II dan 107 pejabat eselon III. Dari jumlah itu, terdapat 91 pejabat OAP dari 7 suku, 34 pejabat OAP lainnya, serta 74 pejabat non-Papua.

Baca juga:  Alimuddin Baedu Daftar di Perindo Teluk Bintuni Maju Pilkada 2024

Komposisi pejabat juga memperlihatkan porsi gender yang hampir seimbang. Sebanyak 86 pejabat perempuan dilantik dari total 199 pejabat, sementara pejabat laki-laki berjumlah 113 orang.

Kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah, kata Bupati, harus dijawab dengan etos kerja dan komitmen membangun daerah. Dia meminta pejabat baru bekerja untuk Tanah Sisar Matiti secara bermartabat dan berkeadilan.

“Saudara saudari memiliki tanggungjawab moral untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan di tanah kita sendiri,” kata Yohanis.

Baca juga:  Harlah Ke-50 PPP, Ketua DPW Papua Barat: Tumbuh Bersama, Rangkul Lintas Agama

Yohanis juga mengingatkan para pejabat agar cermat dan berani dalam mengambil keputusan kebijakan. Seluruh kebijakan diminta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia menegaskan kebijakan harus selaras dengan rencana pembangunan daerah dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ia juga meminta pejabat menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Hindari praktik-praktik yang menyimpang dan jadilah pejabat yang mampu memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat,” tegasnya. (LP5/red)

Latest articles

bp Kirim Jacket Pertama Proyek Tangguh UCC Menuju Lepas Pantai Fakfak...

0
KEPRI, LinkPapua.id – Perusahaan energi bp mengirimkan unit jacket pertama untuk kebutuhan instalasi lepas pantai di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Pengiriman alat berat ini...

More like this

bp Kirim Jacket Pertama Proyek Tangguh UCC Menuju Lepas Pantai Fakfak Papua Barat

KEPRI, LinkPapua.id – Perusahaan energi bp mengirimkan unit jacket pertama untuk kebutuhan instalasi lepas...

Wabup Joko Kunjungi CJH Teluk Bintuni di Asrama Haji Sudiang Makassar: Semoga Mabrur!

MAKASSAR, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara mengunjungi rombongan calon jemaah...

Pagar Puskesmas Tahota Mansel Roboh, padahal Baru 3 Bulan Dibangun

MANSEL, LinkPapua.id - Pagar Puskesmas Tahota di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, roboh...