Simposium Flora Malesiana, Masyarakat Adat Disebut Kunci Jaga Iklim di Papua

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Masyarakat adat memiliki peran paling strategis sebagai garda terdepan dalam melindungi benteng hijau terakhir di tanah Papua dari ancaman perubahan iklim. Praktik kearifan lokal yang mereka terapkan selama berabad-abad terbukti menjadi kunci keberhasilan menjaga ekosistem hutan tetap utuh.

Pernyataan itu disampaikan CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar pada Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12 dan Konferensi Solusi Iklim Berbasis Alam di Gedung PKK Manokwari, Senin (9/2/2026). Dia Ia menilai pengakuan hak kelola masyarakat lokal adalah solusi konkret dalam menghadapi krisis kehilangan keanekaragaman hayati global.

Baca juga:  Resmi! Paulus Waterpauw Serahkan Jabatan Pj Gubernur PB kepada Ali Baham Temongmere

“Masyarakat adat adalah penjaga utama hutan. Ketika hak-hak mereka diakui dan wilayah kelola mereka dilindungi, maka upaya menjaga iklim dan keanekaragaman hayati akan jauh lebih efektif,” ujarnya.

Bustar menilai Papua memegang posisi strategis dalam mitigasi perubahan iklim global berkat luasnya kawasan hutan yang masih terjaga. Baginya, perlindungan wilayah adat dan penguatan hak kelola masyarakat lokal adalah kunci mutlak untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.

Baca juga:  Sempat Tertunda, Turnamen Perseman Old Star Kick Off 16 November 2025

Saat ini, sekitar 70 hingga 80 persen daratan Papua masih berupa hutan alami yang berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink) raksasa. Luasnya hutan yang masih terjaga ini menempatkan Papua pada posisi tawar strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim dunia.

Rendahnya angka deforestasi di tanah Papua tidak bisa dilepaskan dari peran besar sistem pengelolaan tradisional yang dilakukan komunitas lokal. Upaya perlindungan wilayah adat pun harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:  PT Pertamina Tambahkan Kuota BBM Jamin Ketersediaan Stok Saat Idul Fitri

Forum ilmiah berskala internasional ini diikuti sekitar 300 peserta yang mencakup peneliti dan perwakilan dari 16 negara. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang menempatkan hak-hak adat sebagai prioritas utama pembangunan.

Melalui simposium ini, sinergi antara sains dan pengetahuan lokal diharapkan mampu menjawab tantangan krisis lingkungan global. Masyarakat adat bukan sekadar objek, melainkan penentu masa depan kelestarian alam di Bumi Cenderawasih. (LP14/red)

Latest articles

Suporter Bakar Mobil-Rusak Fasilitas Stadion Lukas Enembe Jayapura

0
JAYAPURA, LinkPapua.id – Sejumlah oknum suporter membakar mobil dan merusak fasilitas Stadion Lukas Enembe usai Persipura Jayapura gagal promosi ke Super League. Massa meluapkan...

More like this

bp Kirim Jacket Pertama Proyek Tangguh UCC Menuju Lepas Pantai Fakfak Papua Barat

KEPRI, LinkPapua.id – Perusahaan energi bp mengirimkan unit jacket pertama untuk kebutuhan instalasi lepas...

Musrenbang Otsus-RKPD Papua Barat Fokuskan 3 Program Prioritas Pembangunan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua...

Musrenbang Papua Barat 2027 Sepakati 446 Subkegiatan, Anggaran Otsus Tembus Rp1 Triliun

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyepakati ratusan subkegiatan prioritas dengan total...