Simposium Flora Malesiana, Masyarakat Adat Disebut Kunci Jaga Iklim di Papua

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Masyarakat adat memiliki peran paling strategis sebagai garda terdepan dalam melindungi benteng hijau terakhir di tanah Papua dari ancaman perubahan iklim. Praktik kearifan lokal yang mereka terapkan selama berabad-abad terbukti menjadi kunci keberhasilan menjaga ekosistem hutan tetap utuh.

Pernyataan itu disampaikan CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar pada Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12 dan Konferensi Solusi Iklim Berbasis Alam di Gedung PKK Manokwari, Senin (9/2/2026). Dia Ia menilai pengakuan hak kelola masyarakat lokal adalah solusi konkret dalam menghadapi krisis kehilangan keanekaragaman hayati global.

Baca juga:  Fraksi Otsus DPR PB luncurkan situs resmi

“Masyarakat adat adalah penjaga utama hutan. Ketika hak-hak mereka diakui dan wilayah kelola mereka dilindungi, maka upaya menjaga iklim dan keanekaragaman hayati akan jauh lebih efektif,” ujarnya.

Bustar menilai Papua memegang posisi strategis dalam mitigasi perubahan iklim global berkat luasnya kawasan hutan yang masih terjaga. Baginya, perlindungan wilayah adat dan penguatan hak kelola masyarakat lokal adalah kunci mutlak untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.

Baca juga:  Panitia Lokal Hari Pers Nasional 2022 PWI Papua Barat Terbentuk

Saat ini, sekitar 70 hingga 80 persen daratan Papua masih berupa hutan alami yang berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink) raksasa. Luasnya hutan yang masih terjaga ini menempatkan Papua pada posisi tawar strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim dunia.

Rendahnya angka deforestasi di tanah Papua tidak bisa dilepaskan dari peran besar sistem pengelolaan tradisional yang dilakukan komunitas lokal. Upaya perlindungan wilayah adat pun harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:  Orgenes Wonggor Pastikan Penyaluran BBR Berlanjut: Masyarakat Masih Butuh

Forum ilmiah berskala internasional ini diikuti sekitar 300 peserta yang mencakup peneliti dan perwakilan dari 16 negara. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang menempatkan hak-hak adat sebagai prioritas utama pembangunan.

Melalui simposium ini, sinergi antara sains dan pengetahuan lokal diharapkan mampu menjawab tantangan krisis lingkungan global. Masyarakat adat bukan sekadar objek, melainkan penentu masa depan kelestarian alam di Bumi Cenderawasih. (LP14/red)

Latest articles

MBG Prasmanan di Kelas Sekolah Mulai Diuji Coba, Termasuk di Jayapura

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan di dalam kelas sekolah. Skema tersebut...

More like this

Gubernur Dominggus Lantik Prof Charlie Jadi Kepala Bappeda Papua Barat, Tekankan Perencanaan Berbasis Data

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melantik Prof Charlie Danny Heatubun sebagai...

Demi Masa Emas Anak, Gubernur Papua Barat Dorong Akses PAUD Merata-Terjangkau ke Pelosok

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendorong layanan pendidikan anak usia dini...

Usai Evaluasi KPK, Gubernur Papua Barat Perintahkan OPD Percepat Pembenahan Aset hingga Pengadaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memimpin rapat lintas organisasi perangkat daerah...