Simposium Flora Malesiana, Masyarakat Adat Disebut Kunci Jaga Iklim di Papua

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Masyarakat adat memiliki peran paling strategis sebagai garda terdepan dalam melindungi benteng hijau terakhir di tanah Papua dari ancaman perubahan iklim. Praktik kearifan lokal yang mereka terapkan selama berabad-abad terbukti menjadi kunci keberhasilan menjaga ekosistem hutan tetap utuh.

Pernyataan itu disampaikan CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar pada Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12 dan Konferensi Solusi Iklim Berbasis Alam di Gedung PKK Manokwari, Senin (9/2/2026). Dia Ia menilai pengakuan hak kelola masyarakat lokal adalah solusi konkret dalam menghadapi krisis kehilangan keanekaragaman hayati global.

Baca juga:  Hasil Quick Count Sementara Pilkada Bintuni: Yo Join Unggul 53%

“Masyarakat adat adalah penjaga utama hutan. Ketika hak-hak mereka diakui dan wilayah kelola mereka dilindungi, maka upaya menjaga iklim dan keanekaragaman hayati akan jauh lebih efektif,” ujarnya.

Bustar menilai Papua memegang posisi strategis dalam mitigasi perubahan iklim global berkat luasnya kawasan hutan yang masih terjaga. Baginya, perlindungan wilayah adat dan penguatan hak kelola masyarakat lokal adalah kunci mutlak untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.

Baca juga:  Update covid-19 Papua Barat : 87 pasien sembuh, 100 kasus baru

Saat ini, sekitar 70 hingga 80 persen daratan Papua masih berupa hutan alami yang berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink) raksasa. Luasnya hutan yang masih terjaga ini menempatkan Papua pada posisi tawar strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim dunia.

Rendahnya angka deforestasi di tanah Papua tidak bisa dilepaskan dari peran besar sistem pengelolaan tradisional yang dilakukan komunitas lokal. Upaya perlindungan wilayah adat pun harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:  Wartawan yang Dikeroyok Saat Meliput Kebakaran di Pasar Wosi Juga Dirampok

Forum ilmiah berskala internasional ini diikuti sekitar 300 peserta yang mencakup peneliti dan perwakilan dari 16 negara. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang menempatkan hak-hak adat sebagai prioritas utama pembangunan.

Melalui simposium ini, sinergi antara sains dan pengetahuan lokal diharapkan mampu menjawab tantangan krisis lingkungan global. Masyarakat adat bukan sekadar objek, melainkan penentu masa depan kelestarian alam di Bumi Cenderawasih. (LP14/red)

Latest articles

Kredit Perbankan Papua Barat dan Papua Barat Daya Tembus Rp19,50 Triliun,...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyaluran kredit perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp19,50 triliun hingga September 2026. Namun, penyaluran kredit kepada sektor...

Gempa M 4,8 Guncang Sentani Papua

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

Kredit Perbankan Papua Barat dan Papua Barat Daya Tembus Rp19,50 Triliun, Kredit UMKM Justru Turun

MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyaluran kredit perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai...

Kapolri Suyudi Mutasi 6 Kapolda, Termasuk Papua Barat

JAKARTA, LinkPapua.id - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merotasi enam kepala kepolisian daerah...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...