JAKARTA, LinkPapua.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) memastikan tiga bandara di Papua segera beroperasi kembali secara bertahap pascainsiden penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR. Langkah ini diambil untuk memulihkan konektivitas dan distribusi logistik bagi masyarakat yang sempat terganggu akibat aksi kekerasan di wilayah tersebut.
Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi mengenai ancaman keamanan udara nasional yang digelar di Jakarta, Jumat (20/2/2026). Pemerintah berkomitmen penuh agar layanan publik di Papua tidak terhenti lama meski ada gangguan keamanan.
“Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk membuka kembali Bandara Koroway Batu, Bandara Beoga, dan Bandara Iwur secara bertahap setelah pengamanan dinyatakan memadai,” kata Kepala Biro Humas Datin Kemenkopolkam RI Kolonel Inf Honi Havana dalam keterangannya.
“Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan konektivitas tetap terjaga, distribusi logistik berjalan lancar, dan pelayanan publik kepada masyarakat Papua tidak terputus,” lanjutnya.
Sebelumnya, penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation memicu penutupan sementara 11 bandara di Papua. Insiden pada rute Tanah Merah-Koroway Batu tersebut sempat melumpuhkan akses kesehatan dan fasilitas umum lainnya.
“Segala bentuk gangguan terhadap obyek vital nasional, termasuk bandara dan fasilitas layanan publik, merupakan ancaman terhadap keselamatan rakyat dan tidak akan ditoleransi,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polkam Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono.
Negara menegaskan tidak akan mundur dalam menjaga kedaulatan serta keselamatan rakyat di Bumi Cendrawasih. Aparat keamanan kini tengah melakukan penguatan penjagaan di objek-objek vital tersebut secara ketat.
“Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan perintis juga telah rampung dilakukan oleh tim gabungan. Penutupan yang sempat dilakukan sebelumnya diklaim sebagai langkah preventif demi melindungi awak pesawat dan warga sipil.
“Stabilitas keamanan di Papua menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, penguatan konektivitas, serta terjaganya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Purwito. (*/red)
