Isu Pemalangan PLTA Maruni, Gubernur Papua Barat: Dampaknya Pemadaman Listrik

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memperingatkan dampak serius jika terjadi aksi pemalangan pada fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maruni di Manokwari. Aksi tersebut dinilai bakal melumpuhkan suplai energi dan memicu pemadaman listrik total di berbagai wilayah.

“Kalau air Kali Maruni tidak dimanfaatkan, Manokwari bisa gelap. PLTA di sana menyuplai listrik hingga Pegunungan Arfak, Wapramasi, bahkan sampai wilayah Tanah Rubuh,” ujar Dominggus dalam pertemuan di Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

Baca juga:  Usai Gladi Kotor, Dominggus-Lakotani Siap Jalani Gladi Resik Besok

Peringatan ini menyusul adanya sejumlah pihak yang menyatakan keberatan atas pemanfaatan aliran kali untuk operasional industri dan pembangkit listrik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat kini tengah berupaya melakukan mediasi guna mencari solusi adil bagi masyarakat adat setempat.

“Kalau sampai ada pemalangan, dampaknya bukan hanya ke pabrik, tapi seluruh kota bisa terdampak pemadaman listrik,” tegasnya.

Baca juga:  Dishut Papua Barat Fokuskan SDM, Peningkatan Ekonomi, dan Perubahan Iklim dalam Rakornis

Dominggus menjelaskan PLTA Maruni memiliki peran vital sebagai penopang utama kebutuhan listrik masyarakat selain mendukung operasional pabrik semen. Gangguan pada fasilitas ini dipastikan akan merugikan pelayanan publik secara luas di ibu kota provinsi.

“Beberapa waktu lalu ada keluarga yang belum menerima terkait pembangunan jaringan air untuk menggerakkan generator PLTA di pabrik semen Maruni. Kita sudah bertemu dan persoalan ini akan diselesaikan oleh pemerintah bersama pihak terkait,” katanya.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Siapkan Lahan untuk Gedung Baru DPR dan MRPB

Pemprov Papua Barat menegaskan akan mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik klaim hak ulayat atas sumber daya air tersebut. Namun, masyarakat yang melayangkan tuntutan diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan adat yang sah dan jelas.

“Nanti kita duduk bersama cari solusi terbaik, tapi masyarakat yang mengklaim harus benar-benar memiliki dasar hak adat yang jelas,” jelasnya. (LP14/red)

Latest articles

Unik! Warga Kampung Yamboi Disebut Tak Konsumsi Pinang dan Merokok, Ini...

0
MANSEL, LinkPapua.id – Di tengah kesibukan pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1808/Manokwari Selatan, ada cerita menarik dari Kampung Yamboi,...

More like this

‎Hingga Pukul 15.00 WIT, Tipikor Polda Papua Barat Sisir Bukti Dugaan Korupsi Hibah Rp7,3 Miliar

MANOKWARI, LinkPapua.id – Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Papua Barat masih menyisir dan...

Diskominfoperstatik Papua Barat: PAPEDA Instrumen Strategis Pengambilan Keputusan Berbasis Data

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengembangkan Portal Data dan Dasbor Eksekutif...

Resmikan PAPEDA, Gubernur Papua Barat Dorong Kebijakan Berbasis Data

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meresmikan Portal Data dan Dasbor Eksekutif...