MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyepakati ratusan subkegiatan prioritas dengan total anggaran mencapai Rp1,05 triliun. Kesepakatan ini menjadi hasil akhir dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Papua Barat 2027.
Musrenbang Papua Barat 2027 berlangsung di Hotel Aston Niu, Manokwari, Jumat (8/5/2026). Forum menetapkan 446 subkegiatan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2027 mendatang.
“Musrenbang yang telah kita laksanakan bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah,” ujar Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Dominggus menjelaskan arah pembangunan tetap mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041. Selain itu, program kerja ini merujuk pada Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas dalam alokasi anggaran tersebut. Pemerintah menargetkan penguatan layanan kesehatan bergerak serta penanganan penyakit menular seperti TBC dan malaria.
Sementara itu, sektor pendidikan akan difokuskan pada pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan geografis yang ada di wilayah Papua Barat.
Selain layanan dasar, sektor ekonomi produktif diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan kakao dan kelapa. Pemerintah juga merencanakan pengembangan kawasan wisata Teluk Triton dan kawasan Anggi sebagai kota kecil berkarakter khusus.
Kebijakan ini diambil untuk mengatasi persoalan mendasar seperti keterbatasan akses layanan kesehatan dan distribusi tenaga medis. Hal tersebut dibarengi dengan upaya pemecahan masalah distribusi tenaga guru yang belum merata.
“Hasil kesepakatan Musrenbang ini harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027,” tegas Dominggus.
Dia menambahkan seluruh pemangku kepentingan harus menjaga sinergi dan komitmen dalam pelaksanaan program. Tujuannya agar target pembangunan dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (LP14/red)
