SORONG, Linkpapuabarat.com – Pengurus Daerah Partai Demokrat Papua Barat menolak kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum. PD Papua Barat menilai KLB adalah proses yang inkonstitusional.

“Kami menolak KLB yang dimotori oleh Moeldoko di Deli Serdang kemarin, itu kongres ilegal dan abal-abal  sebab tidak ada dasar hukum,” kata Sekertaris Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Yongky Fanotaba saat ditemui wartawan di Bandara Deo Osok Sorong, Rabu (10/3-2021).

Ia menyebutkan, pengurus Demokrat dari tingkat provinsi hingga ranting di Papua  Barat menolak KLB Deli Serdang. Fanotaba mengatakan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan ketua yang sah dan tidak bisa diganggu gugat karena berlandaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Ditegaskan bahwa, Demokrat di Papua Barat sebagaimana di wilayah lain akan menempuh jalur hukum.

“Kemarin di Raja Ampat kami telah menggelar Rapat Kordinasi Daerah dihadiri oleh pengurus DPP saat itu dengan tegas akan menempuh jalur hukum,” ujar Yongky.

Hasil Rapat di Raja Ampat akan dibawa ke DPP Partai Demokrat. Jikapun ada yang menyebut mewakili Papua Barat pada KLB kemarin, Yongky itu delegasi ilegal.

Dia membeberkan sebelum digelarnya KLB, Pengurus Wilayah telah memecat 4 Ketua DPC Partai Demokrat. Di antaranya Ketua DPC Demokrat Sorong Selatan, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan serta Ketua DPC Tambrauw.

“Beberapa hari sebelum KLB ilegal digelar berdasarkan informasi intelijen di internal tercium gerakan dari 4 ketua DPC, maka saat itu langsung dipecat,” kata Yongky.

Disebutkan bahwa para Ketua DPC di Papua Barat hingga saat ini masih solid mendukung Agus Harimurti Yidhoyono sebagai Ketua DPP. Pihaknya juga telah menunjuk 4 pengganti Ketua DPC yang telah dipecat sebelumnya.

Untuk DPC Sorong Selatan diganti Salamina Salamuf, untuk Tambrauw diganti oleh Ferdinadus, sementara Manokwari Frans Yacob Kareth dan Manokwari Selatan Yohanis Bit.

Disinggung  mengenai dugaan intervensi alat negara di Papua Barat meminta data dan informasi mengenai pengurus inti Partai Demokrat di provinsi maupun kabupaten dan kota, Yongky membenarkannya.

“Kami sudah mencium, ada laporan-laporan dari pengurus kami bahwa orang-orang yang mengaku dari aparat dan ingin mendapatkan data dari DPD dan DPC” katanya.

Namun kata dia, sudah ditegaskan dalam rapat di Waisai agar jangan ada ketua-ketua DPC yang menyerahkan data. Kecuali orang tersebut menunjukkan identitas jelas. (LPB2/red)