DPRP Papua Barat Tindak Lanjuti Dugaan Pencemaran Aktivitas Ekstraksi Akar Kuning di Masni

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat akan menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekstraksi kayu akar kuning oleh PT SAPB di kawasan Masni, Kabupaten Manokwari. DPRP akan meminta penjelasan DLHP Papua Barat untuk memastikan legalitas serta dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan tersebut.

“Saya baru mendengar informasi ini dari teman-teman wartawan. Selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan mengundang DLHP untuk mengkonfirmasi persoalan tersebut,” ujar Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Syamsudin Seknun saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (18/8/2026).

Baca juga:  DPRP Papua Barat Soroti Perdasus Hak Keuangan MRPB Tak Berubah 14 Tahun

Menurut Syamsudin, setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha wajib memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan lingkungan. Persyaratan itu termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) apabila kegiatan yang dilakukan memang diwajibkan memiliki dokumen tersebut.

DPRP juga akan berkoordinasi dengan DLHP untuk menentukan langkah selanjutnya. Tim dapat dibentuk untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi aktivitas PT SAPB di Distrik Masni jika diperlukan.

“Kita akan konfirmasi dulu kepada DLHP. Kalau memang perlu, DPRP bersama DLHP akan membentuk tim untuk turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi di sana,” katanya.

Baca juga:  DBH Migas Papua Barat Terancam Dipangkas 81 Persen pada 2027, DPRP Siapkan Sikap

Syamsudin menegaskan DPRP tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum dugaan pencemaran tersebut diperiksa dan diverifikasi. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan maupun perizinan.

“Kalau ditemukan pelanggaran, tentu kita akan mengambil langkah tegas sesuai aturan. Apalagi kalau terbukti tidak memiliki izin operasional, dokumen lingkungan yang dipersyaratkan, dan aktivitasnya menimbulkan pencemaran lingkungan, maka tentu ada konsekuensi hukum,” tegasnya.

Selain itu, DPRP meminta DLHP Papua Barat memberikan penjelasan mengenai status perizinan lingkungan PT SAPB. DPRP juga meminta informasi mengenai dokumen lingkungan yang dimiliki serta hasil pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di Distrik Masni.

Baca juga:  Legislator Papua Barat Sarlota Matani Dorong Perempuan Berwirausaha, Serahkan Bantuan Rp10 Juta

Syamsudin mengatakan langkah tersebut diperlukan agar dugaan pencemaran tidak berhenti pada laporan atau informasi. Dugaan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan kajian teknis.

Jika hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran, DPRP akan mendorong penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRP juga akan menunggu hasil koordinasi dengan DLHP sebelum menentukan langkah selanjutnya. (LP14/red)

Latest articles

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana...

More like this

BPK Papua Barat Sebut Pergantian Pejabat OPD Pemda Bisa Ganggu Pengawasan Keuangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi...

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus Berdampak ke Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan...

‎Buka Konferensi Sinode XII Kingmi, Wagub Papua Barat Dorong Gereja Perkuat Kemandirian dan Tata Kelola

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mendorong Gereja Kemah Injil...