JAYAWIJAYA, LinkPapua.id – Sebanyak 29 orang tewas dalam rangkaian gangguan keamanan yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Pegunungan sepanjang Januari-September 2026. Polda Papua mencatat sedikitnya 76 aksi terjadi dalam periode tersebut.
“Selama periode tersebut tercatat 76 aksi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman, dan perampasan senjata api yang dilakukan KKB,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin dalam keterangannya dikutip Antara, Jumat (25/9/2026).
Dari total korban meninggal, 25 orang di antaranya merupakan warga sipil. Sementara korban dari unsur TNI dan Polri masing-masing tercatat 2 orang.
Patrige kemudian mengungkap hasil evaluasi keamanan. Secara keseluruhan, tercatat 642 kasus gangguan keamanan selama Januari hingga September 2026.
Angka itu menjadi perhatian aparat karena berdampak langsung terhadap perlindungan masyarakat di Papua Pegunungan. Patrige menilai penanganannya tidak cukup dilakukan oleh aparat keamanan saja.
Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 kemudian melanjutkan penegakan hukum dengan pendekatan yang terukur. Pendekatan kepada masyarakat juga tetap dijalankan melalui program Binmas Noken.
“Penanganan persoalan keamanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat, tetapi diperlukan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” ujarnya.
Pengamanan juga diarahkan ke sejumlah akses yang dianggap rawan dilalui masyarakat. Polda Papua bersama pemangku kepentingan akan meningkatkan patroli di rute Wamena–Tolikara, Wamena–Yalimo, Wamena–Lanny Jaya dan Wamena–Nduga.
Selain patroli, Binmas Noken digunakan untuk membangun pendekatan langsung dengan warga. Program tersebut antara lain menyasar pembinaan generasi muda dan pelayanan kesehatan.
“Polda Papua dan Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen memperkuat koordinasi serta menyusun langkah penanganan secara bersama dengan mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pendekatan humanis guna mendukung terciptanya keamanan, kedamaian, dan keberlangsungan pelayanan publik di Papua Pegunungan,” beber Patrige. (*/red)
