APBD Perubahan Papua Barat 2026 Dikebut, Sekda Ali Baham: Serapan Tak Harus 100 Persen

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2026 agar dapat ditetapkan sesuai batas waktu. Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan dokumen KUA-PPAS diserahkan ke DPRP untuk segera dibahas sebelum ditetapkan menjadi Perda.

“Dokumen KUA dan PPAS sudah siap untuk dibahas sebagai materi anggaran perubahan tahun 2026 dan akan di serahkan ke DPRP hari ini,” ujar Ali Baham saat ditemui wartawan usai memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (28/9/2026).

Baca juga:  Papua Barat Rawan Bencana, TNI-Polri Gelar Apel Pasukan

Ali Baham mengatakan dokumen KUA-PPAS diserahkan ke DPRP, Senin (28/9/2026) pukul 09.00 WIT. Pembahasan ditargetkan rampung hingga penetapan Perda pada 30 September 2026.

“Batas waktu penetapan Perda 30 September. Artinya masih ada waktu dua hari,” katanya.

Ali Baham mengatakan percepatan pembahasan APBD Perubahan tetap memperhatikan hasil evaluasi KPK terhadap pengelolaan hibah. Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK menemukan sejumlah hal yang masih harus ditindaklanjuti, terutama pertanggungjawaban penerima hibah.

Baca juga:  Wujudkan Program JKN, Pj Gubernur Ali Baham Minta Dukungan OPD

Pemprov Papua Barat kini melakukan reviu ulang sebelum pencairan hibah dilanjutkan. Reviu mencakup lembaga penerima, besaran hibah, serta bentuk pemberian hibah berupa uang atau program.

“Harus direviu ulang, baik lembaganya, besaran hibahnya, maupun bentuknya, apakah uang atau program,” jelas Ali Baham.

Ali Baham menegaskan pencairan hibah tidak cukup hanya berdasarkan ketersediaan anggaran. Pemerintah juga harus memastikan penerima dan peruntukan dana memiliki dasar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga:  Promosi Pangan Lokal, Dinas Ketapang Papua Barat Gelar Lomba Cipta Menu Kreasi

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingginya serapan. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga menjadi bagian yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Ali Baham menegaskan serapan anggaran tidak perlu dipaksakan mencapai 100 persen. Menurutnya, pertanggungjawaban penggunaan anggaran tetap harus menjadi pertimbangan utama.

“Lebih baik penyerapan tidak 100 persen, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Daripada 100 persen, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya. (LP14/red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...